Agenda Asosiasi Bisnis Di Jawa Barat

Potensi Besar Bisnis Biogas, Tuntaskan Masalah Sampah

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 18 Apr 2011 22:49:00 +0000

JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi ketersediaan bahan baku biogas di Tanah Air sangat besar. Namun demikian, energi alternatif itu masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal biogas dapat mendukung kebutuhan energi bagi industri rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, pengembangan biogas sangat prospektif mengingat besarnya populasi hewan ternak dan agrikultur. Pada tahun 2009, Indonesia memiliki 13 juta ekor sapi perah dan sapi potong, serta 28 juta ekor kambing, domba, kerbau.

Menurut pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vince Gowan, bisnis pengembangan biogas prospektif. "Apalagi Indonesia memiliki banyak daerah potensial sebagai sumber biogas, terutama sentra-sentra peternakan sapi potong dan sapi perah," katanya di sela seminar mengenai biogas, Senin (21/2/2011) di Jakarta.

Nilai investasi biogas mencapai Rp 10 juta per unit. Targetnya, ada satu juta unit biogas dalam waktu tiga tahun ke depan dengan penyebaran di 7 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk mengembangkan biogas, menurut Vince, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk pemberian insentif, alih teknologi, dan pelatihan. Di China, misalnya, pemerintah setempat sangat mendukung pengembangan biogas secara massal, antara lain dengan memberi insentif, misalnya berupa pinjaman lunak dan pembangunan pusat pelayanan biogas di setiap wilayah.

Biogas di Indonesia sudah lama dikembangkan namun belum optimal, karena dalam penerapannya masih bersifat proyek percontohan dan belum ada dukungan yang optimal dari pemerintah seperti kebijakan subsidi. Hambatan lain adalah, masih tingginya biaya pembuatan biogas bagi kalangan industri rumah tangga dan UKM.

Ramah lingkungan

Berdasarkan data BPS per Agustus 2010, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 8,3 juta orang. Di sisi lain, dunia mengalami perubahan iklim yang merugikan manusia. Peningkatan produktivitas nasional diharapkan dapat mengatasi masalah itu. Salah satunya melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan daerah produktif yang ramah lingkungan, seperti pengembangan biogas sebagai sumber energi alternatif yang juga bermanfaat untuk mendukung kebutuhan energi bagi industri rumah tangga dan UKM. Selain relatif tidak menimbulkan polusi, penggunaan biogas dapat menekan pengeluaran industri (sumber http://bisniskeuangan.kompas.com/).

Pelatihan Agribisnis Prospektif, Memanfaatkan Tren Permintaan Organik

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Fri, 17 Dec 2010 14:35:00 +0000

Berdasar pencermatan Kadin Jawa Barat diketahui terdapat banyak prospek usaha pertanian (agribisnis) yang masih bisa diusahakan pelaku bisnis maupun masyarakat. Khususnya, dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya serta tren gaya hidup ( life style) sehat, yang semua itu dimulai dari kebutuhan konsumsi pangan hasil agribisnis berbasis organik.

Peluang agibisnis akan bisa dijalankan dengan menguntungkan disaat semua subsistem yang berkaitan ( sarana produksi, teknik budidaya, pasca panen dan pemasaran) telah dikuasai secara simultan. Berdasar hal diatas, Kadin Jawa Barat (Bidang Pertanian) menawarkan Pelatihan "Agribisnis Prospektif" Angkatan III, membahas mata rantai proses sejak sarana poduksi, teknik budidaya, pasca panen/handling dan pemasarannya.

Materi :

1. Bisnis olah sampah dan pemanfaatan hasilnya berupa kompos dan pupuk organik,
2. Pengusahaan Jamur kompos ( champignon) dan prospek pemasarannya
3. Pengusahaan beras sehat serta pemasarannya

Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Januari 2011, pkl 8.00 sd 17.00, di Kadin Jawa Barat, Surapati Core Blok C3-C5, Jl. PHH Mustopha No 39 Bandung

Pemateri acara:

1. Sonson Garsoni, praktisi bisnis pupuk dan komposter
2. Rika Listikawati, praktisi bisnis organik dan perkebunan
3. H.M. Kudrat Slamet, praktisi agribisnis Jamur
4. H. Ermaya Fachrudin dan Tuty Waryati, praktisi perberasan
5. Liliek, praktisi tanaman hias dan bunga

Registrasi dan keterangan lebih lanjut silahkan hub:

Kadin Jawa Barat
Jl. PHH Mustofa No. 39 , Surapati core blok C 03-05
Bandung, Indonesia, 40192
022-87241321 / Tiara Artika

( atau Rika Listikawati, 08156155196 )

Demikian semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para pengusaha dan peminat usaha serta peminat agribisnis pada umumnya.

Bidang Pertanian

Kadin Jawa Barat,

Agenda Asosiasi Bisnis Di Jawa Barat: Pelatihan Agribisnis Prospektif

Menghadapi Pupuk Impor

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 15 Nov 2010 05:56:00 +0000

Kondisi makin meningkatnya defisit ( kekurangan) dalam memenuhi kebutuhan unsur hara pupuk, baik jenis maupun jumlah, dari tahun ke tahun diketahui makin besar. Bagi Indonesia pun, upaya pemenuhannya masih mengandalkan sebagian makro primer ( fosfor, Kalium) dan makro sekunder ( Mg, Ca, S) dan mikro element) dari sumber impor. Kebutuhan pupuk dalam negeri, yang berasal dari impor, diantaranya jenis pupuk dalam bentuk Phosphates ( P2O5) , kalium ( K2O) , hara makro sekunder antaranya Magnesium atau kieserite ( Mg) , Sulfur ( S) , Calcium ( Ca) dan mikro elemen ( Fe, Zn, Mo, B, Bo) . Sejauh ini pupuk - yang sepenuhnya merupakan produksi dalam negeri hanyalah unsur Nitrogen dalam bentuk pupuk Urea - Diaminomethanal ( NH2) 2CO- dan sebagian kecil pupuk SP dari sumber deposit -yang tersebar dalam jumlah kecil ( spot deposit) di Jawa bagian Selatan dan daerah lainnya.

Ketersediaan pupuk kimia - sebagai sumberdaya tidak terbarukan ( unrenuwable) sementara, dilain pihak, penggunaannya makin meningkat, telah dan akan mendorong peningkatan harga secara terus menerus. Bahkan ancaman defisit, antara kebutuhan unsur hara pupuk dengan ketersediaan, tanpa antisipasi yang memadai sejak saat ini diprediksi akan makin besar dimasa-masa mendatang.

Belum berjalannya konsep pemupukan spesifik lokasi, yakni teknik asupan hara berdasar kondisi kesuburan lahan di masing-masing lokasi ( spesifik lokalita) , juga telah memberi sumbangan pada menaiknya kebutuhan pupuk. Pemakaian dosis pupuk pun berjalan dengan tidak bijaksana. Walaupun telah menjadi kebijakan pemerintah sejak lama, dan diyakini akan meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus mengurangi pemakaian pupuk – petani dan pelaksana pemerintahan di lapangan pada umumnya belum menjalankan pola pemupukan spesifik lokalita tersebut.

Bahkan lebih jauh, kondisi yang ada memperlihatkan kalau sebagian besar petani Indonesia – diluar sebagian kecil pengusaha perkebunan dan perusahaan agribisnis- masih memiliki ketergantungan bahwa pupuk adalah urea ( urea minded) serta belum memiliki akses yang memadai terhadap penguasaan data dan informasi kesuburan lahan tempat pengusahaan pertaniannya. Tanpa pemupukan spesifik lokasi, untuk mengejar produktivitas yang sama akan dibutuhkan rataan asupan dosis pupuk yang makin meningkat, dan sejalan dengan itu pencemaran lingkungan tanah pertanian pun makin tinggi. Bertambahnya lahan kritis tercemar pupuk kimiawi akibat dosis tinggi, berpindahnya bahan organik ke kota tanpa pengembalian dari material sisa konsumsi manusia serta pengalih fungsian lahan akan mengancam pada produksi pangan dan hasil pertanian nasional dimasa datang.

Pola pertanian Indonesia - dan umumnya di negara berkembang- yang memanen dan mengirim seluruh bagian tanaman ke pusat konsumsi ( kota) juga berperanan dalam peningkatan kerusakan lahan pertanian akibat kekurangan bahan organik ( C Organik) tanah pertanian di desa. Material sisa ( sampah) tanaman yang tidak termakan manusia, di sortir di pasar, di dapur dan pusat perbelanjaan di kota, telah membentuk kumpulan sampah organik dan kemudian menjadi masalah sampah di kota. Sementara lain, pada saat sama, lahan pertanian di desa tidak memiliki bahan cukup bagi pemenuhan sumber organik ( C Organik) . Dengan demikian telah terjadi pemiskinan hara lahan pertanian, dan seiring waktu tingkat kesuburan tanah pertanian Indonesia menurun.

Pencemaran dan kerusakan lahan di pertanian pun makin meningkat sejalan dengan penggunaan dosis tinggi pupuk kimia oleh para petani. Dosis rekomendasi Balai Penelitian Padi untuk 1 Ha padi 250 kg telah diasupi Urea hingga 500 Kg oleh para petani yang mempersepsikan tanaman harus hijau.

Beberapa Kementerian dan Kepala Daerah telah menyadari dan berupaya melakukan pencegahan pencemaran serta kerusakan lahan, antaranya melalui program rehabilitasi lahan dan kehutanan ( GN RHL) . Nmaun, disadari tingkat keberhasilannya akan tinggi apabila ditunjang oleh pemupukan yang baik. Dilain pihak, persoalan klasik mengenai kelangkaan serta terjadinya lonjakan harga pupuk setiap kali musim tanam seringkali masih terjadi. Padahal produksi pupuk buatan industri kecil dan menengah buatan dari para anggota APPKMI - yang meliputi Pupuk Organik, Organik bentuk granul dan cairan, pupuk majemuk, NPK, Kompos, Pupuk Tunggal dapat menjadi pelengkap dari produk pupuk buatan industri besar BUMN. Bagi industri besar, hal ini tentunya tidak pula menjadi ancaman dan saingan, karena sebagian produsen pupuk anggota APPKMI masih tetap menggunakan pupuk hasil industri besar sebagai bahan dasar.

Dalam rangka partisipasi pengusaha pupuk dalam pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan, telah dilakukan upaya untuk mempererat serta mempersatukan visi dan misinya dalam wadah Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia ( APPKMI) . Dalam Appkmi berhimpun para pengusaha bidang pupuk, organik dan anorganik, alat mesin pembuatan pupuk organik serta produsen mesin kompos.

Pelatihan Agribisnis Prospektif

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Sun, 24 Jan 2010 01:28:00 +0000

Berdasar pencermatan Kadin Jawa Barat diketahui terdapat banyak prospek usaha pertanian (agribisnis)- yang masih bisa diusahakan pelaku bisnis maupun masyarakat. Khususnya, dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya serta tren gaya hidup ( life style) sehat- yang semua itu dimulai dari kebutuhan konsumsi pangan hasil agribisnis berbasis organik.

Peluang agibisnis akan bisa dijalankan dengan menguntungkan disaat semua subsistem yang berkaitan ( sarana produksi, teknik budidaya, pasca panen dan pemasaran) telah dikuasai secara simultan. Berdasar hal diatas, Kadin Jawa Barat (Bidang Pertanian) menawarkan Pelatihan "Agribisnis Prospektif", membahas mata rantai proses sejak sarana poduksi, teknik budidaya, pasca panen/handling dan pemasarannya.

Materi :

1. Bisnis Olah Sampah dan pemanfaatann hasilnya berupa kompos dan pupuk organik,
2. Pengusahaan Jamur dan prospek pemasarannya
3. Pengusahaan beras sehat serta pemasarannya
4. Pengusahaan tanaman hias dan prospek pasarnya

Acara akan dilaksanakan pada hari sabtu 6 Februari 2010, pkl 8.00 sd 16.00, di Grha Kadin Kota Bandung, Jl Telaga Bodas No 31 Bandung.

Pemateri acara:

1. Sonson Garsoni, praktisi bisnis pupuk dan komposter
2. Rika Listikawati, praktisi bisnis organik dan perkebunan
3. H.M. Kudrat Slamet, praktisi agribisnis Jamur
4. H. Ermaya Fachrudin dan Tuty Waryati, praktisi perberasan
5. Liliek, praktisi tanaman hias dan bunga

Kepada peminat dibebankan investasi Rp 250.000,- termasuk biaya akomodasi ( 1 x makan siang, 2 x snack, minuman) serta bahan pelatihan ( materi, VCD, peliputan Video dan sample) ditransfer ke :

1. BCA Asia Afrika Bandung, No. 2791189120, an Budi Permana, SE

2. Bank Mandiri Asia Afrika Bandung, No. 1300004936327 an Budi Permana, SE

Registrasi dan keterangan lebih lanjut silahkan hub:

Kadin Jawa Barat
Jl. PHH Mustofa No. 39 , Surapati core blok C 03-05
Bandung, Indonesia, 40192
022-87241321 / Tiara Artika

( atau Rika Listikawati, 08156155196 )

Demikian semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para pengusaha dan peminat usaha serta peminat agribisnis pada umumnya.

Bidang Pertanian

Kadin Jawa Barat,

Sistem Resi Gudang Harus Bisa Direalisasikan

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Sat, 28 Nov 2009 05:21:00 +0000

BANDUNG, (PR).-

Kadin Jabar mengharapkan Pemprov mendorong pelaksanaan sistem resi gudang ( warehouse receipt system) atau WRS, untuk menaikkan nilai tukar petani (NTP) Jabar. Sistem itu dinilai sebagai alternatif paling baik untuk mendekatkan harga jual petani dengan harga beli di tingkat konsumen.

"Kompleksitas tata niaga pada komoditas pertanian, bisa dikatakan sudah sangat sulit untuk diperbaharui. Karena itulah perlu sistem baru, untuk mengefisienkan tata niaganya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Jabar, Bidang Pertanian, Kehutanan, dan peternakan, Sonson Garsoni di Bandung, Minggu (12/4).

Dijelaskan, dengan berbagai distorsi dalam tata niaga komoditas pertanian, membuat NTP sulit mendekati harga di tingkat konsumen. Misalnya pada komoditas beras, saat di masyarakat harganya tinggi petani padi tetap saja mendapatkan harga gabah yang murah.

Dengan sistem resi gudang, petani tidak perlu menjual ke tengkulak. Gabah tinggal dibawa ke pengelola gudang yang mengolahnya jadi beras dan menyimpannya di gudang sampai mendapatkan harga yang bagus.

"Menaikkan NTP intinya adalah membuat harga jual petani sedekat mungkin dengan harga beli di tingkat konsumen. Sistem resi gudang memungkinkan untuk itu karena bisa mengefisienkan tata niaganya," katanya.

Oleh karena itu, menurut Sonson, pemprov harus mendorong penggunaan sistem itu lebih meluas. Di antaranya dengan memperbanyak pembuatan infrastruktur gudang. Baik yang diprakarsai pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Selain itu perlu juga disosialisasikan sejak awal, penggunaan sistem resi gudang ke berbagai pemangku kepentingan komoditas pertanian. Sehingga bisa mendorong mempercepat aplikasi sistem resi gudang di berbagai daerah.

Pemerintah, menurut dia, sangat memungkinkan untuk memfungsikan bulog sebagai lembaga pengelola gudang. Selain memiliki infrastruktur gudang di berbagai tempat, juga sudah sangat mengenal produk padi.

Hanya saja, ia mengingatkan Dalam sistem resi gudang ini, Bulog berperan sebagai pengelola gudang. Artinya dia murni menjual jasa unuk mengolah gabah menjadi padi dan menyimpannya di gudang, tanpa melakukan pembelian. Keuntungan Bulog nantinya datang dari fee jasa yang dia berikan. (A-135)***

Naskah asli, http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=69671

Bisnis Produk Halal Malaysia

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Wed, 04 Nov 2009 04:27:00 +0000

Tahun 80-an, banyak teman saya - ketika kuliah ilmu pertanian perkebunan di Bogor - berasal dari Malaysia- khususnya Sabah. Kini, banyak diantara mereka menjadi pejabat di Kementrian Pertanian Malaysia. Setelah menimba ilmu “Indonesia”, sekarang Malaysia tidak diragukan sebagai negara yang sukses “mengalahkan” Indonesia dalam pengembangan kelapa sawit, karet serta kultur jaringan bibit. Demikian juga halnya bidang pariwisata, terlepas pro-kontra masalah penggunaan clip tari pendet, namun kini dunia Internasional ( sebagai mana bisa ditonton di Discovery Channel ) mengenal Malaysia sebagai “the trully Asia”.

Nampaknya usaha anak bangsa serumpun Indonesia- yang jumlah penduduknya sekitar 27 juta atau hanya setengah dari populasi penduduk Jawa Barat ini- tak pernah lelah berjuang menjadi pemain bisnis global. Ditengah keterbatasan sumberdaya alamnya pun, Malaysia berambisi meneguhkan sebagai negara pemilik merk atau branding "Halal Food" dunia. Peniaga Malasysia aktif mengenalkan diri sebagai “produsen makanan halal terpercaya” dan jasa keuangan ( asuransi takaful, Bank Syariah) pada skala antar bangsa ( Internasional). Dengan cerdik, mereka membidik potensi pasar ummat Muslim dunia- khususnya muslim berpendapatan tinggi - seperti muslim Rusia ( ada sekitar 21 - 28 juta orang atau 15 - 20 persen dari sekitar populasi penduduk ), muslim Rep. Rakyat Cina ( ada 22 juta Muslim China menyebar hampir ke semua propinsi, dengan konsentrasi tertinggi di propinsi Barat seperti Xinjiang, Ningxia, dan Gansu) serta ke Timur Tengah ( midle east).

Secara konsisten dan teratur, sejak tahun 2004, dengan sokongan kerajaan digelar promosi Malaysia International Halal Showcase (MIHAS). Event MIHAS 2009 – beberapa hari saja diklaim menghasilkan penjualan lebih dari RM 200.3 juta ( sekitar Rp 0,7 trilyun) lebih dari RM1.86 miliar ( Rp 5,580 trilyun) masih dalam negosiasi. MIHAS menarik pengunjung dan partisipan aktif dari 529 peserta pameran dari 30 negara dan menarik jumlah total 34.051 pengunjung dari 65 negara.

Menurut Komita Malaysia, kini banyak produk Malaysia yang mau "Go Internasional" seperti keripik nangka, keripik singkong, aneka juice, sause BBQ, kopi, dll tapi bahan bakunya terbatas di Malaysia dan perlu sokongan Indonesia. Bahkan lebih jauh, keraguan akan ke- Hallal-an saat pemotongan dan pengolahan daging sapi asal Brazil - membuat Muslim di Rusia, Cina dan Timur tengah (Midle East) akan mengalihkan permintaan dagingnya ke Malaysia- yang kemudian Malaysia- yang sepengetahuan mereka banyak tanah luas dan tenaga kerja di Indonesia - akan mengandalkan sumber ternaknya dari Indonesia.

Masalahnya, selain hasil pertanian lain, Indonesia juga impor impor sapi sekitar 600.000 ekor/tahun dan impor daging beku 30.000 ton/tahun dari New zealand dan Amerika Latin.

Sungguh memprihatinkan ya………..Sapi di Indonesia dan lembu di Malaysia ini- walaupun boleh poligami sampai2 membuat Klub Poligami- kok populasinya sulit bertambah…………..hehehe **)

Pupuk Organik Makin Berkembang

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 16 Feb 2009 15:03:00 +0000

Gairah pengusaha ( UKM Jawa Barat) menggarap peluang investasi pada pengolahan sampah meningkat sejalan adanya insentif pemerintah berupa subsidi lebih dari Rp. 450 milyar kepada produsen pupuk organik granul ( setara bagi 450.000 ton). Hal ini terlihat dari banyak dan antusiasnya peserta pertemuan bisnis Organik - yang diorganisir Asosiasi Pupuk ( APPKMI) dan Kadin Jawa Barat di Bandung, 9 Februari 2009 lalu.

Pertemuan para pengusaha, SKPD pemerintahan terkait lingkungan hidup dan persampahan kota ini dihadiri antara lain PPD Pusri Jawa Barat, Pertani ( Persero) Jawa Barat, Wkl Bupati Sumedang, Ka Dinas Pertanian jawa Barat, Para ketua Kadin se Jawa Barat dan banyak pengusaha pupuk anggota APPKMI serta undangan lainnya. Forum membahas peluang bisnis Organik Granul di Bandung ini berlangsung di Kadin Lounge. Dan, dalam 2 jam pertemuan, lahirlah komitmen investasi 7 UKM baru serta 12 perusahaan - yang sudah existing pada granulasi pupuk ( phosphates, zeolit) - untuk segera beroperasi memproduksi organik kompos granul di Jawa Barat.

Tentu saja ini akan membuka horison baru bahwa sampah kota- yang selama ini dianggap masalah lingkungan dan kebersihan kota- justru akan sangat diperlukan bagi bahan baku pembuatan kompos. Dan, kini makin terbuka jika pengadaan pupuk kimia - Urea, Phosphates (SP) serta KCL yang makin terancam kecukupannya- serta dilain pihak gaya hidup serta tuntutan kesehatan pada naiknya produk organik- pupuk alami ini akan dibutuhkan dalam jumlah besar. Inilah kali pertama lingkup kerja Lingkungan Hidup (KLH) bertemu dengan Pertanian ( Departemen Pertanian) dalam menggarap masalah sampah kota- yang selama ini dianggap banyak pihak, diantara kedua sektor ini - memiliki ego sektoral.

Sampah kota- sebagai material sisa berasal dari bahan makanan sayuran, buahan, daging dan bahan pangan lainnya dari desa - terlanjur dibawa ke kota tanpa menyisakan bagian sampah di kebun. Bahan organik ini berpotensi sangat besar dijadikan bahan pupuk - dan dikembalikan ke desa. Pupuhan tahun tanah pertanian Indonesia diasupi bahan kimia, sementara semua bagian tanaman diangkut kota- telah memiskinkan tanah pertanian atau berkurangnya kandungan C-Organik dengan cepat.

Ditempat lain, karena subsidi pemerintah ini dilakukan melalui mekanisme negara kepada BUMN, keterlibatan PT Pusri, PT Petro Gresik, PT Sang Hyang Seri dan PT Pupuk Kaltim sangat besar memberi pemodelan, bimbingan dan sarana pemasaran dalam bentuk kemitraan. Menurut Dirut PT Pusri, Dadang Heru Kodri, ketergantungan petani terhadap pupuk non organik hingga saat ini masih cukup tinggi padahal harganya jauh lebih mahal jika dibanding dengan pupuk organik. Karena itulah pihaknya merasa perlu mengenalkan pupuk organik secara menyeluruh kepada petani.

"Program kemitraan ini perlu kami kembangkan untuk membantu menumbuhkan sektor riil. Dengan demikian produksi kebutuhan pupuk organik yang dipatok mencapai 450.000 ton pada 2009 ini dapat tercapai," ujar Dadang Heru Kodri dalam peresmian pabrik pupuk organik di Grompol, Sragen, Jumat (16/1/2009).

Video Pendirian Asosiasi Konsultan- Askkindo

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 04 Aug 2008 10:21:00 +0000

ASKKINDO adalah Asosiasi dari lebih 100 perusahaan/ lembaga konsultan non konstruksi di Jawa Barat khususnya dan lingkup nasional pada umumnya. Tergabung kedalam Asosiasi ini perusahaan yang bergerak dalam layanan konsultansi Agribisnis, Pemasaran, Telematika, Pendidikan maupun Pertambangan dan Perindustrian.
________________________________________ __________
ASKKINDO (Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia) adalah sebuah organisasi nirlaba, yang bersifat independen, yang didirikan sebagai wadah berhimpunnya para Pengusaha/ Lembaga Profesi Jasa Konsultan Non-Konstruksi ( meliputi pertanian, telematika, pendidikan, lingkungan hidup, industri kecil dan perindustrian, pertambangan dan aneka profesi konsultan yang pada dasarnya tidak memerlukan Surat Ijin Jasa Konstruksi sebagaimana ditetapkan Undang-undang Jasa Konstruksi) dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi anggota guna menunjang Pembangunan Nasional dan Daerah.
________________________________________ __________
Deklarasi ASKINDO dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2002 di Hotel Panghegar, Jl. Merdeka No 2, Bandung dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 50 peserta dari 26 perusahaan. Sedangkan pengesahan badan hukumnya dilakukan didepan notaris Ano Muhamad Nasrudi, SH, dengan akta nomor 1, tanggal 3 Pebruari 2003
Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, tugas ASKINDO terhadap anggotanya, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya melalui kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya,
2. Menjadi pusat informasi, komunikasi, koordinasi, advokasi dan konsultasi,
3. Menjadi pelaksana penerbitan sertifikasi kompetensi Badan Usaha dan Profesi Jasa Konsultan Non-Konstruksi dengan bidang/ sub bidang dan layanan yang dinaunginya.

Peran Serta IKM Dalam Penyediaan Pupuk

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 28 Apr 2008 03:59:00 +0000

“ PERAN SERTA INDUTRI PUPUK IKM

DALAM PENYEDIAAN PUPUK

SEKTOR PERTANIAN” 1)

Oleh

Sonson Garsoni 2)

ASOSIASI PRODUSEN PUPUK KECIL MENENGAH INDONESIA

_____________________________________________________________

Disampaikan pada Forum Pertemuan Stakeholder Pupuk Dept Pertanian RI- Ditjen Tanaman Pangan Direktorat Sarana Produksi, Hotel Kaisar Jakarta, 29-30 April 2008

Sonson Garsoni, Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (AP2KMI)

Latar Belakang

Kebutuhan akan unsur hara – dalam bentuk pupuk tanaman - bagi peningkatan produktivitas pertanian makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tersebut, secara langsung, meningkatkan pula kebutuhan akan bahan pangan dan bahan baku industri serta energi terbarukan ( renewable energy) - yang notabene berbasis pada pertanian dan tanaman. Kondisi tanah Indonesia -yang makin miskin hara akibat over eksploitatif juga memberi kontribusi pada meningkatnya penggunaan dosis pupuk (urea) per satuan luas. Persepsi dan kebiasaan para petani dalam memperlakukan tanaman, pada lahan miskin hara tersebut, adalah dengan menambah dosis pupuk (urea), sampai dicapai penampilan tanaman yang “sehat” - yang menurut mereka sehat itu dipersepsikan dengan jika tanaman “hijau”.

Dari uraian diatas dapat kita fahami latar belakang akan kondisi makin meningkatnya defisit kebutuhan akan unsur hara pupuk nasional, baik jenis maupun jumlah, dari tahun ke tahun. Dan kini bagi Indonesia, upaya bagi pemenuhannya, sebagian besar mengandalkan dari sumber impor. Kebutuhan pupuk dalam negeri, yang berasal dari impor, diantaranya jenis pupuk Phosphates (P2O5), kalium (K2O), hara makro sekunder ( Magnesium/ kieserite (Mg), Sulfur (S), Calcium ( Ca) dan mikro elemen (Fe,Zn, Mo, B, Bo). Sejauh ini, pupuk yang sepenuhnya merupakan produksi dalam negeri hanyalah unsur Nitrogen dalam bentuk pupuk Urea - Diaminomethanal (NH₂)₂CO- dan sebagian kecil pupuk SP dari sumber deposit -yang tersebar dalam jumlah kecil ( spot deposit).

Ketersediaan pupuk kimia, sebagai sumberdaya tidak terbarukan (unrenuwable), sementara dilain pihak penggunaannya makin meningkat, telah dan akan mendorong peningkatan harga secara terus menerus. Bahkan ancaman defisit, antara kebutuhan unsur hara pupuk dengan ketersediaan, tanpa antisipasi yang memadai sejak saat ini diprediksi akan makin besar dimasa-masa mendatang. Belum berjalannya konsep pemupukan spesifik lokasi, yakni teknik asupan hara berdasar kondisi kesuburan lahan di masing-masing lokasi (spesifik lokalita), juga telah memberi sumbangan pada menaiknya kebutuhan pupuk. Pemakaian dosis pupuk pun berjalan dengan tidak bijaksana. Walaupun telah menjadi kebijakan pemerintah sejak lama, dan diyakini akan meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus mengurangi pemakaian pupuk –petani dan pelaksana pemerintahan di lapangan pada umumnya belum menjalankan pola pemupukan spesifik lokalita tersebut. Bahkan lebih jauh, kondisi yang ada memperlihatkan kalau sebagian besar petani Indonesia – diluar sebagian kecil pengusaha perkebunan dan perusahaan agribisnis- masih memiliki ketergantungan bahwa pupuk adalah urea (urea minded) serta belum memiliki akses yang memadai terhadap penguasaan data dan informasi kesuburan lahan tempat pengusahaan pertaniannya.

Keadaan diatas, disertai kebijakan pembangunan pertanian dalam beberapa dekade dimasa lalu, telah mendorong keadaan para petani dan bahkan banyak pengusaha perkebunan hanya mengenal pupuk selalu identik dengan Urea ( Nitrogen 46 %). Lebih jauh lagi, bahkan, banyak petani fanatik kepada merk urea produksi pabrik BUMN tertentu saja. Keadaan ini disadari, salah satunya, akibat penyuluhan dimasa lalu kental dengan promosi produk Urea dan bukan mendidik petani mengenali kelengkapan unsur hara NPK, MgSCa+ Mikro sebagaimana dibutuhan tanaman untuk berkembang secara sehat dan menghasilkan produktivitas optimal.

Kekurang fahaman sebagian besar petani akan konsep pemupukan lengkap berimbang dan spesifik lokasi sebagaimana diuraikan diatas tentu merugikan pembangunan pertanian Indonesia, jika mengingat kebutuhan tanaman untuk mencapai tingkat produksi dan mutu sangat ditentukan oleh kelengkapan asupan unsur hara pupuk. Atas kesadaran demikian, tahun 2000 lalu, dan secara serentak di beberapa Provinsi lainnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jogjakarta dan Sulawesi Selatan - para pimpinan perusahaan pupuk kecil menengah Indonesia mendeklarasikan berdirinya asosiasi APPKMI termasuk di Jawa Barat. Jawa Barat sebagai propinsi dengan banyak keahlian pertanian, tempat berdirinya sejumlah lembaga penelitian pertanian dan teknologi serta Universitas yang meliputi IPB, ITB dan UNPAD merupakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya teknologi pertanian - khususnya teknologi pemupukan. Beberapa industri pupuk IKM banyak menghasilkan pupuk katagori produk baru. Bahkan beberapa anggota APPKMI, beberapa tahun terakhir, telah melakukan ekspor pupuk majemuk, kompos dan pupuk tunggal guano serta mineral zeolit dan dolomit. Banyak diantara IKM Pupuk telah melakukan adopsi standar manajemen mutu SNI, meluaskan skala pabrik dan melakukan riset terapan bagi perkembangan teknologi pemupukan. Berbagai upaya pengenalan pupuk katagori baru sebagai hasil riset terapan dimaksudkan guna ikut serta menjawab ancaman masalah kelangkaan pupuk, masalah rendahnya tingkat mutu hasil pertanian, tingginya impor unsur pupuk non Nitrogen dan mungkin berkurangnya supplai pupuk Urea Indonesia dimasa akan datang - akibat masalah bahan baku gas maupun rendahnya kemampuan investasi baru maupun perluasan kapasitas sejumlah pabrik pupuk besar (BUMN).

Perkembangan Industri Pupuk IKM Di Indonesia

Rendahnya pemahaman sebagian besar petani terhadap konsep pemupukan lengkap berimbang, telah mendorong IKM Pupuk, sejak tahun 1990, berupaya memberikan pilihan dan mengurangi ketergantungan petani pada jenis pupuk tunggal urea. Industri skala kecil Menengah (IKM) Pupuk mengembangkan inovasi dengan memproduksi pupuk majemuk – baik dengan teknik pencampuran sederhana (simple blending) seperti pencampuran aneka pupuk tunggal (mixing) menjadi NPK maupun teknologi pencampuran secara kimia fisika (physical blending)- berupa pentabletan pada tekanan tertentu- antara aneka pupuk tunggal menjadi majemuk tablet. Berkembang juga teknologi pupuk cair, urea tablet, dan teknologi pupuk dan pemupukan lainnya - yang diantaranya masih bersumberkan pada bahan utama dari jenis pupuk tunggal Urea, SP dan KCL. Keunggulan utama pupuk majemuk produksi IKM dengan berbahan baku hara makro utama (Urea, SP dan KCL)- sebagai pupuk derivatif dari bahan dasar pupuk tunggal diatas – baik penggunaan jumlah pupuk tunggal sebagai bahan baku untuk menghasilkan kesetaraan kadar aktif bagi target kesetaraan hasil pada tanaman - menjadi berkurang dan dosis bentuk tablet dengan time release tertentu menjadi jauh berkurang dibanding dengan penggunaan bahan dasarnya ( pupuk tunggal ) secara langsung pada tanaman. Teknik majemuk tablet dikembangkan, didasarkan atas adanya data dan hasil penelitian bahwa pemborosan pupuk bentuk tabur (prilled) - yang volatile ( cepat menguap), higroskopis, letak pupuk tidak terjamin disekitar perakaran serta biaya transportasi, handling dan pencampuran di lapangan yang jauh lebih mahal dibanding bentuk pupuk formula majemuk tablet dengan lepas lambat ( time release).

Upaya IKM Pupuk dalam menyediakan katagori pupuk, disamping secara jumlah juga selalu berusaha meningkatkan kualitas pupuk hasil Industri Pupuk IKM. Dalam kaitan pengembangan mutu pupuk IKM, melalui program bersama APPKMI dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI th 2003, terdapat 148 perusahaan pupuk IKM di Indonesia telah lulus mendapatkan sertifikat pengguna Tanda SNI ( khususnya bagi produk yang terkena SNI wajib- sebagaimana SK Menperindag No.140/MPP/Kep/3/2002, serta hampir semua anggota APPKMI kini telah memiliki ijin peredaran ( No Pendaftaran Pupuk dari Menteri Pertanian RI) - sebagaimana diatur SK Menteri Pertanian RI No. 09/Kpts/TP.260/1/2003. Kedua peraturan tersebut mengacu pada PP No 8 TH 2001 dan UU No 12 TH 1992 tentang Budidaya Tanaman.

Perbaikan mutu diikuti pula dengan upaya promosi - yang dilakukan oleh masing-masing IKM pupuk juga telah meningkatkan pula permintaan pasar – baik domestik maupun ekspor. Dan seiring dengan makin meningkatnya permintaan pasar, makin banyak pula pelaku yang menerjuni bisnis pupuk. Diantara pelaku terdapat diantaranya yang kurang bertanggung jawab dengan hanya mementingkan keuntungan sesaat dengan antara lain, seringkali tidak memperhatikan aspek mutu dan kualitas. Kondisi ini tentu saja merugikan bagi IKM yang bekerja profesional, melakukan riset dan penelitian serta menjaga kualitas dan citra merk secara sungguh-sungguh.

Ditengah perkembangan demikian, kemudian diterbitkanlah regulasi baru adanya kebijakan subsidi pemerintah terhadap urea sejak tahun 2002. Kebijakan subsidi, yang dalam pelaksanaannya hanya diberikan atas dasar pertimbangan status badan usaha (BUMN), sejak saat itu hingga kini dirasakan IKM telah membuat masalah dengan penyediaan bahan baku. Keterbatasan BUMN dalam penyediaan urea non subsidi ( industri) - sebagai salah satu bahan baku penting bagi industri IKM – dan lebih mengutamakan bagi pemenuhan permintaan kepada petani pangan ( padi) telah menurunkan kapasitas dan daya saing industri IKM pupuk. Regulasi pemerintah dalam bentuk pengaturan harga subsidi kepada Urea dan NPK serta tataniaga dalam bentuk rayonisasi urea dan pupuk bersubsidi mengakibatkan menurunnya daya saing IKM Pupuk di pasaran, sementara dilain pihak, IKM Pupuk membeli bahan baku Urea dengan harga industri.

Potensi Produksi Pupuk IKM

Berbagai jenis pupuk diproduksi para pengusaha yang tergabung dalam APPKMI diantaranya:

A. Pupuk majemuk lengkap prill ( complete compound fertilizer prilled ) diproduksi anggota appkmi meliputi berbagai formula dan berbagai ukuran butiran. Terdapat ukuran butiran tabur ( prilled ) dengan ukuran diameter 1 mm, granular ( setara ukuran diameter 1- 3 mm) dan tepung ( dust).

B. Pupuk Majemuk Lengkap Tablet ( Complete Compound Fertilizer Tablet ). Terdapat ukuran 1,5 gram (tablet diameter 24 mm. tebal 15 mm ) hingga 3 gram, 5 gram, 10 gram serta bentuk briket.

C. Pupuk organik alami adalah pupuk dengan kandungan unsur hara dari penguraian alami organik. Termasuk kedalam katagori ini diantaranya kompos, pupuk oeganik cair, mikroba prebiotik dan bakteri pengurai ( aktivator kompos, dekomposer ).

D. Perkembangan teknik dan teknologis pemupukan serta pertanian pada umumnya menjadi perhatian Asosiasi APPKMI dengan memasarkan aneka uji mutu praktis ( NPK Tester, Iodium Tester) serta berbagai komposter pembuat pupuk organik - jika mengingat peranannya dalam memacu produktivitas pertanian nasional.

Pertumbuhan jumlah produksi, jangkauan distribusi dan perkembangan mutu dari industri pupuk IKM ini, khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI), cukup mengesankan. Meningkatnya permintaan dan daya saing khususnya sejak diluncurkan deregulasi tataniaga pupuk 1998. Pada tahun 2004 saja terdapat 256 perusahaan produsen IKM Pupuk, tercatat pada Departemen Pertanian RI, dan mampu menghasilkan aneka jenis dan merk pupuk yang memberikan banyak pilihan kepada petani dan pengusaha agribisnis. Berbagai jenis pupuk, pestisida dan obatan pertanian, suplemen (feed additive) dan peralatan teknik terkait pembuatan pupuk dan pemupukan juga turut berkembang. Peralatan dan alat mesin bagi produksi pupuk organik, pupuk phosphate tunggal, Phosphate granular, mesin pentabletan, mesin pencampuran (mixer), mesin penghalusan ( crushing machine), bio reaktor sampah organik, komposter- pengolah sampah menjadi kompos dan juga berbagai alat dalam meningkatkan kualitas pupuk alami guano, pestisida hayati, bio fermentor, organic decomposer atau aktivator dekomposisi sampah menjadi kompos dan silase pakan ternak. Anggota appkmi pada umumnya adalah perusahaan skala kecil menengah dengan tenaga kerja rata-rata dibawah 100 orang per perusahaan.

Keberadaan lokasi pabrik IKM, yang pada umumnya tersebar di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan merupakan keunggulan tersendiri dilihat dari kemampuannya menyediakan pupuk di berbagai lokasi secara tersebar sesuai potensi pertanian wilayahnya. Bahkan diantaranya terdapat beberapa IKM Pupuk menjalin kerjasama dengan antaranya mengembangkan barter bahan baku untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Demikian juga dilihat dari jenis pupuk yang disediakan sangat beragam mulai dari pupuk anorganik majemuk, anorganik tunggal, anorganik bentuk tablet, anorganik bentuk prill, anorganik granul, organik kompos padat, organik kompos cair, organik granul, pembenah tanah ( amilioran), pupuk mikro, pupuk cair dan media tumbuh.

Karakter Industri Pupuk IKM - yang tersebar dan memiliki aneka jenis pupuk berbeda-beda memungkinkan turut menunjang bagi upaya pemenuhan kebutuhan pupuk nasional secara lebih bersaing. Terlebih bagi penerapan konsep pemupukan spesifik lokasi, kemampuan penyediaan di dekat petani dengan menyediakan pupuk secara spesifik baik bentuk dan komposisi unsur hara, IKM Pupuk memungkinkan berperan dalam penyediaan pupuk sesuai kebutuhan lokal. Karakter berbeda potensi pertanian, baik dilihat dari tingkat kesuburan tanah maupun jenis tanah, memerlukan pendekatan spesifik lokalita dengan menyediakan berdasar jenis dan formula berbeda per lokasi pertanian.

Disamping potensi diatas, sejalan dengan bergulirnya issue di luar wilayah pertanian tentang masalah sampah kota, kini banyak pelaku memulai dengan mendirikan Instalasi Pengolahan Kompos Kota (IPKK) dalam pembuatan kompos cair dan kompos padat. Sesuai sifatnya, kompos padat dan kompos cair, sebagai material organik bagi perbaikan struktur lahan, akan berperan dalam meningkatkan dan mereklamasi kesuburan lahan. Dengan tingkat investasi yang relatif kecil, usaha kecil dan bahkan katagori usaha mikro ini, bisa diandalkan di masa depan sebagai unit penyedia pupuk dan material organik secara tersebar di berbagai wilayah. Dalam beberapa tahun saja, dengan penyediaan aneka alat mesin pembuatan kompos ( komposter, bio reaktor) kini telah tersebar Instalasi Pengolahan Kompos Kota (IPKK) di Papua, Ambon, Kutai Barat, Kalimantan selatan dan lainnya.

Permasalahan Industri Pupuk IKM Di Indonesia

Sementara uraian diatas menyampaikan potensi, sebenarnya tidak kurang masalah yang dihadapi IKM Pupuk. Kesulitan modal kerja guna memenuhi permintaan akan penempatan produk di dekat lokasi pelanggan, kesulitan aksesibilitas pada sumber bahan baku sampai kenaikan biaya produksi akibat naiknya biaya energi, serta melemahnya daya saing akibat adanya subsidi bagi pupuk tertentu serta kenaikan biaya transportasi, telah membuat IKM Pupuk dalam negeri sedikit demi sedikit mulai gulung tikar. Bila tahun 2004 saja terdapat 256 perusahaan produsen IKM Pupuk kini diperkirakan paling banyak hanya tinggal 50 perusahaan saja - yang masih bisa bertahan dengan segala kesulitannya.

Persaingan dengan industri besar juga telah turut menurunkan kemampuan bertahan IKM Pupuk. Diperkirakan pangsa perusahaan pupuk skala kecil semakin menyempit, menyusul meluasnya program kemitraan produksi pupuk organik - yang dilakukan PT Petrokimia Gresik dengan menggandeng mitra di beberapa kabupaten, maupun masuknya BUMN produsen pupuk ( Pupuk Kaltim, Petro Gresik, PT Pupuk Kujang) pada jenis pupuk majemuk- yang dimasa lalu merupakan lahan bisnis IKM. Berdasarkan catatan APPKMI, PT Petrokimia Gresik telah mengoperasikan 10 pabrik pupuk organik di Jatim yang berkapasitas 10 ton per hari per unit. Dalam program kemitraan itu PT Petrokimia Gresik berperan sebagai pemasok mesin pabrik dan teknologi pemrosesannya, sementara mitranya menyediakan dana investasi yang mencapai Rp2 miliar - Rp3 miliar per unit. Regulasi perijinan dan kurang konsistennya penegakan aturan juga telah turut melemahkan pasar pupuk IKM. Pada masa 5 ( lima ) tahun terakhir, setelah 148 IKM Pupuk mendapat sertifikat SNI, di lapangan hampir tidak dirasakan adanya insentif atas prestasi perolehan standar mutu tersebut. Pengucuran subsidi pemerintah pun sama sekali tidak mempertimbangkan sertifikat mutu ini sebagai dasar suatu insentif atau pemberian subsidi. Demikian juga perlakuan dalam pembelian pupuk bagi kepentingan pemerintah, perolehan SNI maupun ijin peredaran ( No Pendaftaran ) hampir tidak berarti dalam praktek persaingan tender di lapangan. Padahal diketahui bersama, perolehan sertifikat maupun No Pendaftaran, bagi IKM Pupuk, sungguh memiliki rasio besar dilihat dari pengerahan alokasi biaya dan sumberdaya terhadap penjualan, yang dengan itu akan membedakan penetapan harga jual dibanding pupuk tanpa legalitas sesuai peraturan yang ada. Dengan perlakuan sama atas pupuk bersertifikat dan tidak bersertifikat, telah melunturkan kepercayaan pelaku IKM Pupuk dalam memperoleh legalitas ( No Pendaftaran) dan sertifikat standar mutu.

Berdasar diatas, bisnis pupuk – khususnya pupuk majemuk derivatif pupuk tunggal tidak akan lagi menjadi besar dan tidak menarik dilakukan oleh swasta IKM ( selain oleh BUMN ) karena berbagai faktor antara lain :

1. Adanya disparitas harga antara pupuk subsidi ( pupuk tunggal dan majemuk NPK tertentu) dengan pupuk non subsidi ( pupuk majemuk hasil IKM) ,

2. Kebijakan tataniaga pupuk telah membuat banyak produsen pupuk majemuk dengan bahan baku pupuk tunggal diliputi kecemasan oleh kemungkinan ada masuknya pupuk bersubsidi dari supplier atau karena pemeriksaan aparat.

3. BUMN produsen pupuk tunggal sudah sangat kuat (powerfull) dan kini melakukan bisnis sama dengan UKM produsen pupuk majemuk

Langkah Strategis Pengembangan Industri Pupuk

Guna ikut memecahkan sebagian masalah IKM Pupuk serta memberi sumbangan pemecahan masalah penyediaan aneka pupuk kepada para petani Indonesia - sebagaimana diuraikan diatas maka, diperlukan langkah bersama antara pemerintah (regulator), BUMN Produsen Pupuk Tunggal ( Urea) dan IKM Pupuk – produsen Pupuk derivatif guna berbagi peran sesuai dengan kekuatan dan kemampuan serta penguasaan sumberdayanya masing-masing.

IKM Pupuk hendaknya ditempatkan secara proporsional dalam struktur industri pupuk nasional - sebagai pelaku industri pupuk derivatif dari BUMN produsen pupuk tunggal. Diperlukan peranan perusahaan distribusi pupuk (urea) - yang khusus memberikan jaminan kepastian harga, ketersediaan dan waktu penyediaan kepada para IKM Pupuk tersebut. Menjamin ketersediaan bahan baku IKM Pupuk – dalam hal ini Urea- melalui kegiatan distribusi dan pemasokan.
Percepatan penerapan konsep pemupukan spesifik lokasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk oleh para petani ( pangan). Dengan tersedianya database kesuburan lahan di berbagai lokasi sentra utama pertanian disertai peningkatan akses IKM Pupuk menguasai data akan segera menurunkan kebutuhan pupuk tunggal dalam negeri,
Peningkatan upaya perbaikan struktur dan kesuburan lahan melalui penggalakan penggunaan pupuk organik ( kompos) dan amilioran guna menurunkan konsumsi pupuk secara berlebihan, dan mengupayakan penyediaannya kepada IKM dan usaha mikro penyedia kompos.

Demikian usulan ini disusun dengan harapan memberi bahan kajian akan penting dan strategisnya upaya penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) Pupuk dilihat dari kepentingan meningkatkan efisiensi dan peningkatan produktivitas pertanian nasional, mengurangi ketergantungan petani pada pupuk (Urea) dan jenis pupuk lainnya yang makin terbatas serta memberi peluang bagi perluasan lapangan kerja dan usaha di Indonesia.

Penutup

Walaupun penulis mengetengahkan pupuk bersubsidi sebagai satu masalah bagi pengembangan Industri Pupuk IKM, namun bukan dimaksudkan untuk memperdebatkannya. Perdebatan tentang pupuk bersubsidi belum atau bahkan tak akan pernah kunjung selesai, namun semua sepakat bahwa pupuk bersubsidi adalah persoalan semua pihak, dan bukan hanya kepentingan orang, golongan, kelompok, maupun partai politik tertentu. Lahirnya kebijakan pupuk bersubsidi sesungguhnya tidak bisa kita lepaskan dari adanya spirit untuk memberi penghormatan dan apresiasi terhadap jerih payah kaum tani. Pemikiran yang dikemukakan lebih didasarkan atas keperluan mendudukan masalah pupuk sebagai hal penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian nasional sehingga, sudah selayaknya bila para stake-holder saling menjalin kerjasama bagi upaya pemenuhanya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi dalam penyediaan pupuk bagi petani agar tetap berdaya saing, hendaknya diupayakan bersama dengan mereka ulang desain industri pupuk dan perpupukan nasional. Pembagian peran antara perusahaan besar milik Negara (BUMN), IKM Pupuk dan bahkan usaha mikro dalam menyediakan pupuk ( kompos organik) serta tidak kurang pentingnya dukungan pemerintah sebagai regulator agar semua pelaku dapat menyumbangkan peranannya bagi tujuan dan cita-cita bersama memenuhi kebutuhan pupuk bagi pertanian, petani dan pertanian Indonesia (***)

UKM Bandung Menyambut Bandung Batam Incorporated

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Tue, 17 Apr 2007 09:53:00 +0000

Besarnya kebutuhan akan sarana pemasaran bagi para UKM, setidaknya ditunjukan oleh besarnya animo usahawan menghadiri penjelasan Bandung Batam Incorporated (BBI) di Graha Kadin Bandung 16 April 2007. Lebih dari 156 peserta usahawan kecil pengrajin, pengusaha handicraft, makanan, garment, herbal dan accessories serta para pejabat KPMD Kota Bandung, Kantor Perdagangan Kota Bandung dan Kantor Koperasi serta para pengurus BPPKU dan Kadin Kota Bandung - termasuk Ketua Kadin Kota Bandung- Deden Y Hidayat mencermati presentasi Usulan model Proyek BBI ( BBI Project) oleh Ir Sonson Garsoni, Direktur PT Paska KONSULTAN. Sebagaimana diketahui, PT Paska KONSULTAN – suatu perusahaan sister company dari PT Cipta Visi Sinar Kencana sebagai perusahaan e commerce yang berpengalaman lebih dari 3 ( tiga) tahun menjalankan pemasaran berbasis IT. Sementara lain, PT Paska KONSULTAN, saat ini, adalah pemilik 2 (dua) gerai atau Outlet MarkNet- suatu business services di Kota Bandung.

Gagasan membuat sarana pemasaran di Batam menuju target pemasaran “terpilih” di Semenanjung ( Singapura, Malaysia) dan sekitarnya ( Brunei, Thailand, Myanmar dan Kamboja serta Vietnam ) bagi aneka produk “terpilih” suatu daerah penghasil produk kreatif- seperti Kota Bandung- sangatlah tepat. Kesulitan akses pasar para Usahawan kecil, Mikro dan Koperasi, selama ini, pada dasarnya ketiadaan sarana pemasaran secara memadai sebagaimana dimaksudkan usulan BBI Project ini. Setelah para UKMK memiliki produk yang baik ( memenuhi standar mutu, perijinan dan syarat suatu produk baik lainnya)- promosi dan sarana penjualan dengan biaya terjangkau (cost effective) sangatlah dirindukan. Pemasaran ( Marketing), tidaklah persis sama dengan pengertian Penjualan (Selling). Banyak pembeli, dengan memposisikan diri membeli aneka produk ‘generik” para usahawan dan tentu saja mengambil “margin berganda’ dari ketidaktahuan informasi maupun benefit dari suatu merk ( brand). Dengan posisi itu, seringkali para UKMK menjadi objek para pedagang, yang memang sudah fitrahnya dan sah-sah saja mengambil maximum profit. Dalam forum siang itu juga mencuat akan pentingnya kesadaran branding bagi setiap produsen. Sebuah Tips penyaji usulan BBI, Ir Sonson Garsoni, tentang merk - yang mungkin mengutip suatu sumber entah darimana, menyebutkan : “ Produk adalah barang yang dihasilkan pabrik, sementara merk adalah sesuatu yang dicari pembeli. Produk amat mudah ditiru, sementara merk selalu memiliki keunikan dan nilai tambah secara signifikan. Produk cepat usang, sementara merk yang sukses akan bertahan sepanjang zaman”.

Dengan pemahaman atas kebutuhan para pelaku UKMK akan sarana pemasaran, dikemukakan akan disediakan sebanyak 25 kios toko di STC ( Star Trade Center), yang dapat digunakan para pengusaha Bandung membuka toko maupun display area. Sementara secara upperline, dibangun web e commerce - masih undercontruction- di

alamat www.bandungbusiness.com.

Berdasar itulah, Kadin beserta Pemerintah Kota Bandung menggagas Bandung Batam Incorporated (BBI) dengan menggandeng Kadin Kota Batam, Paguyuban Pasundan Batam serta bahkan Pemerintah Prov Kepri akhirnya ikut serta pula. Sekiranya saja masyarakat - dalam hal ini Paguyuban Pasundan turut serta membangun image “sunda” atau “Bandung” di Batam maupun bahkan semenanjung, dan kedua pemerintahan juga selalu memiliki komitmen membesarkan daya pemasaran produk dari kedua wilayah ( Bandung dan Kepulauan Riau) serta upaya diplomasi dagang mendorong mengalirnya produk ke Semenanjung, akan jadilah BBI Project memang sebagai suatu Bandung Batam “Incorporated”.

Tanpa kebersamaan para stakeholder ekonomi tersebut yakni masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha (dunia usaha), mustahil menjadi Bandung Batam Incorporated (BBI), paling-paling juga jadi sekedar Bandung Batam Insyaallah (BBI) sajalah.................................................+++++++++)

Batam, Jembatan Pemasaran Bandung Ke Semenanjung

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Sat, 31 Mar 2007 09:25:00 +0000

BBI, JEMBATAN PEMASARAN KE SEMENANJUNG

PENDAHULUAN
Mendekatkan produk kepada pelanggan atau konsumen adalah bagian dari strategi pemasaran ( marketing strategy) disamping promosi ( Promotions), penyiapan produk secara baik (Product) dan kebijakan harga yang kompetitif (Price Policy). Dalam kaitan itulah, Kadin Kota Bandung - yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antaranya Kadin Kota Batam, Paguyuban Pasundan- yakni organisasi komunitas Sunda di Batam- dan bahkan dengan Pemerintah Kepulauan Riau, mencetuskan program Bandung- Batam Incorporated (selanjutnya disingkat BBI).

Guna efektivitas dan profesionalisme pengelolaan BBI, telah ditunjuk PT. Paska KONSULTAN, pemilik dari sarana pemasaran MarkNet® ( Marketing Network) – yakni sebagai suatu business consultant berpengalaman lebih dari 10 tahun "mengurusi" pemasaran Usaha Kecil dan Menengah Koperasi (UKMK) bahkan usaha Mikro menjadi Organizernya Program BBI dimaksud.

PROGRAM DAN LAYANAN

Program BBI akan dikemas sedemikian rupa seperti halnya suatu pameran permanen di Batam – namun dengan dukungan kegiatan pelayanan informasi dan promosi secara tertarget, berkesinambungan dan teratur.

Beberapa fasilitas bagi “peserta” atau anggota Program BBI antara lain :

• Produk anggota BBI (pada dimensi PxLxT tertentu) akan selalu terdisplay pada Rak Display/ Etalase Atraktif di area Kadin Bandung dan Display Area di Rep Office Kadin Kota Bandung di Lokasi Batam,

• Produk anggota BBI, berupa foto dan keterangan serta Informasi, akan selalu termuat secara bergantian pada Info Board Elektronik - yakni suatu LCD Display di area Display Room Kadin atau Reresentatif Office Kadin Kota Bandung di Batam - termasuk jika pemilik produk ( anggota BBI) sedang memerlukannya saat handle calon buyer di sekitar lokasi display Room tersebut,

• Articles Produk angota BBI akan selalu memiliki keterangan dan informasi yang selalu diperbaharui (Updated),

• Disertakan minimal 1 kali per tahun dalam Expo/ Pameran/ Promosi Dagang di Negara Tujuan yakni wilayah pasar Semenanjung dan sekitarnya ( dhi : Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Kamboja)

• Disertakan minimal 2 kali Per Tahun Di Pameran/ Expo/ Promosi Dagang di Wilayah Kepulauan Riau.

• Produk anggota BBI Member di Upload pada Web bisnis di Internet ( www.bandungbusiness.com). Data Kontak sebagai bagian keterangan produk adalah data langsung anggota BBI, sementara itu, Web akan diklankan secara teratur pada media cetak dan media promosi di wilayah pasar target (sasaran ).

Disamping BBI - sebagai sarana promosi bagi produk anggota sebagaimana diatas, anggota akan memiliki fasilitas menempatkan produk ( placement), yakni :

• Diikutkan Dalam Event Penjualan Internasional ( seperti halnya pada Great Sale Singapore ) dengan biaya berupa komisi (Commision Fee) tertentu dari harga jual produk milik para anggota (Price List).

• Mendapat Hak Konsinyasi Pada Display Batam dan Bandung

Dimasa datang setelah volume dan jumlah articles memadai serta kordinasi dengan para stakeholder pemasaran dapat mencapai persetujuan, selain hak diatas, akan diberikan :

Fasilitas Khusus Logistik ( Pengelolaan Outgoing Product Berdikari di Batam Berdasar Delivery Order). Bagi pemilik produk berjumlah besar namun kamba serta bernilai rendah (bulky dan volumenees), maka logistik ( sarana angkutan dan penyimpanan di lokasi target dagang ) akan sangat memegang peranan penting dalam upaya menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing ( competitive advantage).

FASILITAS TAMBAHAN

Mengelola pemasaran produk bagi para UKM merupakan agenda kerja yang kompleks dan harus dipelihara secara teratur dan berkesinambungan oleh setiap UKM Producer itu sendiri. Dalam kaitan ini seringkali terdapat masalah antara standar dan kebiasaan (habit) UKM produsen atau seller dengan para pembeli (buyer) atau pedagang di negara atau wilayah target pasar.

Beberapa masalah itu antara lain disebabkan oleh, antara lain :

1. kendala bahasa

2. kendala komunikasi tertulis secara cepat/instant

3. kendala penyajian image produk ( gambar, desain brosur, dst)

4. kendala biaya komunikasi yang mahal

5. kendala kecepatan transaksi pembayaran buyer kepada seller

Guna mengatasi masalah diatas, Program BBI memberikan Hak Otomatis kepada setiap anggota BBI memiliki kartu ID ( membership) pada MarkNet dengan layanan antara lain :

• Discount Harga Atas Semua Layanan MarkNet,

• Layanan Jarak Jauh via Telpon/ sms ( Pembayaran Secara Online/Transfer Secara Online/Pembelian Secara Online )

• Layanan Sekretaris & Personal assistant (Secretarial Services) antara lain pesan menerima tamu, buat janji ( appointment) dan handle sejenak relasi bisnis,

• Layanan Antaran Pesanan Informasi ( Info Tender, atau Daftar Alamat dan Data Sesuai Permintaan dalam jumlah Tertentu per Bulan maupun Newsletter dan tema berita tertentu ) - yang dikirim kepada pelanggan melalui faximili dan/atau antaran kendaraan dan Pos,

• Manage Promosi Adwords ( Perobahan Geografis Target Iklan, Perobahan Keywords, Negara Target) pada Account Member Adwords - yang dimiliki dengan Kontrak Tersendiri Sebelumnya,

• Layanan Penyediaan Rutin Makanan dan Minuman ( meals & beverages) Herbal Corner Di Area Indoor Gedung.
ARTICLES PRODUK

Berdasar pada penelusuran awal, pengalaman berbagai perjalanan dan dagang ke Semenanjung ( Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Myanmar, Vietnam dan Kamboja), pada tahap awal akan di programkan penawaran barang-barang pada katagori :

• Craft , Fashion, Antique, Healthy Food, Creative Product, Garment, Shoes, Sandal/ Sliper, Leather and Leather Products, Men or boys’ shirts, Women or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses, Women or girls’ suits, ensembles, jacket, blazers, dresses, Essential Oils, Jewelry craftsmanship, Spices, Furniture and Parts There of, and Environtmental tools and equipment

PENUTUP
Program Bandung Batam Incorporated (BBI) - yang awalnya merupakan uapaya Kadin Kota Bandung melayani anggota, akan terus dikembangkan hingga makin efektif memasarkan produk Bandung dan menjangkau UKM di wilayah lain ( seluruh Indonesia) - sepanjang tidak ada larangan dan keberatan atau bahkan, sekiranya mendapat sokongan dari instansi berwenang maupun Kadin dan Asosiasi setempat. BBI akan dengan senanghati melayani para UKMK- yang memiliki kepentingan sama - yakni meluaskan pemasaran ke Semenanjung dengan Batam sebagai jembatan+++++++++)

Ramadhan 1427 H PT. CVSK dan Asosiasi

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 16 Oct 2006 07:20:00 +0000

Potensi Hubungan Bisnis Jawa Barat dan Sulut Lewat KPEL

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 17 Jul 2006 06:18:00 +0000

Bagaimanapun Rumahnya Suku Minahasa, Tanaman Hias Pasti Ada

Rumah Kelapa di Manado, Potensi Pasar Rumah Tahan Gempa

Sulawesi Utara, Pasar Prospektif untuk UKM Jabar

MANADO, (PR).-

Pasar Sulawesi Utara (Sulut) prospektif untuk dikembangkan oleh para pelaku UKM (usaha kecil menengah) Jabar. Baik sebagai tujuan akhir produk UKM Jabar, maupun sebagai tujuan antara untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Produk-produk seperti rajutan, produk penunjang pertanian, composter (pengolah sampah), kemasan dan aneka produk-produk islami, merupakan produk potensial untuk dikembangkan UKM Jabar dengan Sulut.

Demikian isu utama yang mencuat dalam rapat kerja Forum KPEL (kemitraan bagi pengembangan ekonomi lokal) Jabar dan Forum KPEL Nyiur Melambai, Sulut, di Kantor Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sulut, akhir pekan lalu. ”Kami yakin lewat KPEL Jabar dan KPEL Sulut ini, banyak kerja sama bisnis yang bisa dikembangkan antara pelaku UKM Jabar dan Sulut,” ujar salah Frankie Najoan pengurus KPEL Sulut.

Menurut dia dengan berbagai teknologi yang dimiliki Jabar, bisa disinergikan dengan kebutuhan UKM di Sulut. Misalnya dalam hal kemasan barang, yang sampai saat ini masih menjadi masalah bagi produk-produk UKM Sulut. Untuk itu, pelaku usaha Jabar berpeluang untuk memberikan solusinya.

”Bentuknya bisa apa saja, investasi langsung di Sulut ataupun dengan cara mengirimkan produk kemasannya saja. Apapun, yang jelas sangat dibutuhkan di sini. Terutama untuk pengembangan ke pasar ekspor,” katanya. Pelaku UKM Jabar juga memungkinkan memasarkan produk unggulan Sulut. Di antaranya berbagai produk yang berbahan baku kelapa.

”Saat ini yang paling menarik batok dan sabut kelapa. Karena di Sulut saat ini sedang kelebihan stok, setelah pasar Australia mengurangi pembeliannya. Batok dan sabut ini biasanya digunakan untuk bahan kerajinan, dijadikan arang, dan kebutuhan industri lainnya,” katanya.

Sementara Ketua Forum KPEL Jabar, Sonson Garsoni, menilai hal yang paling menarik adalah peluang ekspor di Sulut yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM Jabar. Memanfaatkan kerja sama kawasan ekonomi antara Brunei, Sulut, dan Filipina, banyak kemudahan yang bisa didapat apabila ekspor melalui Sulut.

”Ada insentif-insentif yang menguntungkan jika mengekspor dari Sulut. Apalagi dari Sulut ini jika ingin ke Filipina atau ke Brunei dibebaskan dari membayar fiskal, sehingga lebih memungkinkan membuka pasar secara intensif,” katanya.

Ekspor sulut

Selain itu, beberapa permintaan dari pasar ekspor Sulut berpeluang dipenuhi oleh UKM Jabar. Karena produk-produk tersebut tidak dipunyai atau masih sangat jarang di sulut. Terutama aneka produk halal untuk pasar Dacau, Filipina, yang sulit dipenuhi UKM Sulut.

”Di Sulut mayoritas penduduknya non-Islam sehingga produk-produk halal tak berkembang. Sementara Dacau, yang menjadi pasar terdekat Sulut, justru meminta produk-produk Muslim,” katanya.

Sementara Ir. Agus Hermawan, M.si., fungsional perencana muda Bappeda Jabar, yang menjadi Provinsi Suport Unit untuk Forum KPEL Jabar, mengatakan banyak manfaat yang didapat dari pertemuan dengan KPEL Sulut tersebut. Terutama peluang untuk melakukan sinergi bagi pengembangan ekonomi lokal kedua daerah.

”Saat ini kita sedang rumuskan hasil dari pertemuan tersebut, terutama untuk menyusun prioritasnya, yang mana kerja sama yang perlu segera ditindaklanjuti,” katanya. (A-135)***

2006 - Pikiran Rakyat Bandung

Memetik Hikmah Dari Darurat Sampah Bandung

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Sat, 03 Jun 2006 12:21:00 +0000

Bencana tidak harus selalu meninggalkan pilu, bagi yang meyakini selalu ada hikmah dibalik musibah akan selalu berusaha mengambil hikmah dan i'tibarnya. Bak gayung bersambut, seruan Walikota Bandung agar berbagai komponen masyarakat melakukan gerakan masal "Jumat Bersih" alias "Jumsih" pada sekitar pkl 8.00 pagi sampai sore, 2 Juni 2006 lalu tersebut telah disambut manajemen dan karyawan/ti PT CV SINAR KENCANA dengan mengadakan event "Bersih- Sehatkan Kota" hingga jadi BerSeka pada radius 1 km dari lokasi outlet di Jl. BKR 72 Bandung. Maka para Manager dan semua personalia tidak ada rasa malu dan gengsi - bahkan dengan semangat- menyapu jalan, mengambil sampah-sampah rumah tangga sekitar, menariknya dengan motor roda 3 dan tidak menyimpan sampah itu di TPS melainkan mereka mengolahnya menjadi kompos dalam Bio Reaktor Mini BerSeka®. Tidak terbayangkan sebelumnya, jika di masa lalu mengolah sampah menjadi kompos memrlukan areal untuk open windrows sampai ( 6 x 2 M )- kini hanya memerlukan Bio Reaktor menajdi makin mudah untuk satu kali proses hanya memerlukan waktu 15 menit saja untuk selanjutnya disimpan dalam BRM hingga minggu depannya.

Sementara lain, di lantai II kantor di BKR 72, Direktur PT. SINAR KENCANA, Sonson Garsoni- yang juga adalah inisiator Gerakan Darurat Penanganan Sampah Kota (GDPSK) sekaligus Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Jawa Barat, melakukan Rapat dengan para tokoh dan pimpinan Asosiasi Konsultan (Askkindo), Asosiasi UPPKS (AKU), Forum RW dan HKTI Kota Bandung membahas dan mengevaluasi kinerja GDPSK sejak dideklarasikan 25 Februari 2005 lalu hingga Mei 2006. Rapat dihadiri juga oleh para produsen kompos kecil, pengelola IPSK ( Instalasi Pengolah Sampah Kota) dan LSM peduli lingkungan lainnya.

Dari rapat yang seru tersebut akhirnya disepakati menindaklanjuti GDPSK dengan melakukan kampanye kepada masyarakat untuk ikut serta memperhatikan sampah serta mengembangkan IPSK - yang sampai saat ini telah berdiri hingga 22 lokasi di Kab bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Keyakinan para peserta diskusi bahwa sampah bukan hanya bisa dimonopoli oleh pemerintah saja melainkan harus juga menjadi urusan masyarakat (publik) - yang sehingga dengan itu perlu memposisikan pemerintah untuk membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam mengelolanya. Perundangan harus memihak kepada paradigma bahwa sampah bisa menjadi ancaman terhadap turunnya derajat kesehatan masyarakat sebagai akibat dari pembakaran, penumpukan di TPS, pemindahan sampah organik yang membusuk ke TPA maupun pembuangan ke sungai.

Guna meningkatkan peran serta tersebut, karena nama Darurat dalam Gerakan ini telah menjadi istilah yang identik dengan aksi pemindahan dan pengangkutan sampah busuk di TPS-TPS ke TPA oleh PD Kebersihan maka, peserta rapat bersepakat merobah nama Forum menjadi Jaringan Posko Hijau. Program yang dirancang tetap menindaklanjuti tahun terdahulu dengan diantaranya :

1. melakukan kampanye dan penyuluhan akan model pengelolaan sampah di rumah dan lingkungan,

2. memberikan dorongan agar lahir usaha mikro, kecil dan koperasi (UKMK) yang bergerak dalam pemberian jasa kebersihan kepada suatu lingkungan tertentu,

3. membuka akses pada pemasaran hasil usaha pengelolaan sampah para UKMK kepada perkebunan, pertanian dan kehutanan,

4. melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan agar paradigma pengelolaan sampah kota bisa diarahkan pada pengelolaan secara terdesentralisasi, bisa dilakukan oleh peminat dengan aturan imbalan jasa menurut mekanisme pasar serta merobah ketentuan dan Peraturan Daerah yang selama ini cenderung hanya memberikan hak monopolis pada satu Perusahaan di daerah atau kota ( misalnya PD. Kebersihan).

Dari forum juga terungkap kalau gerakan GDPSK telah mencapai suatu kondisi dimana terlahirnya 22 IPSK, tersebarnya alat Bio reaktor Mini (BRM), Komposter dan metoda serta teknik olah sampah lainnya di masyarakat.

Nah, dengan Jaringan Posko Hijau- tantangan kepada para pentolan forum untuk makin meningkatkan gerakan dan perjuangannya agar visi suatu Kota menjadi hijau, bersih dan sehat akan tercapai. Jadi para pendiri dan simpatisan Posko Hijau- yang dibuktikan dengan ikut tandatangan pada Deklarasi Posko Hijau harus siap merobah diri dengan biasakan membuang sampah pada tempatnya masing-masing, menaburkan mineral dan aktivator phoskko serta memasukannya ke BRM atau Komposter sesuai dengan jenis sampahnya. Jika terbiasa, itu juga kampanye kepada warga masyarakat dan dunia bahwa para anggota, simpatisan dan terutama para pendiri ( pengolah sampah, produsen kompos, pengelola jasa kebersihan ) Posko Hijau memang teladan, akan banyak orang menjadi anggota Posko Hijau ( dengan mengolah sampah rumah maupun lingkungan ) serta turut menyelematkan kota dari kemungkinan endemik penyakit. Semoga aja pendiri, anggota dan simpatisan Posko Hijau mampu menjadikan organisasi ini menjadi seperti Green Peace . Hidup Phoskko Hijau............eh.............Posko Hijau !!!! ( ******)

Musda APPKMI Jawa Bagian Barat

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Wed, 22 Mar 2006 22:36:00 +0000

SAMBUTAN KETUA APPKMI JAWA BAGIAN BARAT PADA MUSDA KE 2 APPKMI, Kamis, 23 Maret 2006, di Graha KADIN KOTA BANDUNG.

Kepada yang terhormat,

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat
2. Dirjen RLPS ( Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) Dep. Kehutanan RI
3. Ketua Umum KADIN JAWA BARAT
4. Ketua Umum dan Pengurus DPP APPKMI
5. Para Pimpinan Dinas, Balai dan Lembaga Terkait Pertanian dan Rehabilitasi Lahan Tingkat

6. Provinsi dan kabupaten/Kota se Jawa Bagian Barat,
7. Para Peserta MUSDA ke II APPKMI Jawa Bagian Barat ( Banten, DKI dan Jawa Barat),
8. Kepala Baristan RI dan para undangan lainnya yang kami hormati,

Assalamualaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

MUSDA KE 2 APPKMI, pada hari ini Kamis, 23 Maret 2006, di Graha KADIN KOTA BANDUNG ini memiliki arti penting sebagai upaya perwujudan tatalaksana organisasi sebagaimana amanat AD/ART maupun penting dilihat dari upaya ikut serta mencari jawaban atas persoalan kebutuhan pupuk bagi peningkatan produksi pangan dan pertanian serta pupuk sebagai salah satu teknologi dalam ikut serta memelihara kelestarian alam. Sesuai dengan amanah yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Jawa Barat, serta dalam upaya mempersatukan visi dan Misi Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Propinsi Jawa Barat yang menghimpun para pengusaha yang bergerak bidang pupuk baik sebagai produsen maupun formulator, yang berdiri sejak tahun 2000, dan kepengurusannya berakhir tahun 2005 maka diperlukan penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

Hadirin yang saya hormati,
Kebutuhan akan unsur hara – dalam bentuk pupuk tanaman - bagi peningkatan produktivitas pertanian makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tersebut, secara langsung, meningkatkan pula kebutuhan akan bahan pangan dan bahan baku industri terbarukan ( renewable )- yang notabene berbasis pada pertanian dan tanaman. Kondisi tanah Indonesia yang makin miskin hara akibat over eksploitatif juga memberi kontribusi pada meningkatnya penggunaan dosis pupuk ( dhi urea) per satuan luas. Persepsi dan kebiasaan para petani dalam memperlakukan tanaman pada lahan miskin hara tersebut adalah dengan menambah dosis pupuk (dhi. Urea) sampai dicapai penampilan tanaman yang sehat - yang menurut mereka sehat itu dipersepsikan bila tanaman “hijau”.

Dari uraian tersebut diatas terdapat kondisi meningkatnya defisit dalam memenuhi kebutuhan akan unsur hara pupuk dari tahun ke tahun, baik jenis maupun jumlah, yang kini sebagian dipenuhi dari sumber impor. Kebutuhan pupuk dalam negeri, yang berasal dari impor, diantaranya jenis hara phosphate (P2O5), kalium (K2O), hara makro sekunder ( Magnesium/ kieserite, Sulfur, Calcium dan mikro elemen (Fe,Zn, B, Bo). Sejauh ini, pupuk yang merupakan produksi dalam negeri barulah unsur hara Nitrogen dalam bentuk pupuk Urea, sebagian kecil phosphate ( rock phosphate ) dan pupuk organik hasil proses dekompoisisi bahan organik seperti kompos dan amilioran.

Hadirin yang saya hormati,

Ancaman makin besarnya defisit antara kebutuhan unsur hara pupuk dengan ketersediaan disebabkan, antara lain, disamping makin rendahnya kapasitas Industri BUMN nasional akibat masalah pemenuhan gas maupun usia mesin yang makin kurang efisien, juga disebabkan oleh kebijakan pemupukan spesifik berdasar kondisi kesuburan lahan di masing-masing lokasi ( spesifik lokalita ) belum berjalan dengan baik. Walaupun telah menjadi kebijakan pemerintah dan diyakini akan meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus mengurangi pemakaian pupuk – petani dan pelaksana pemerintahan di lapangan pada umumnya belum menjalankannya sebagaimana diharapkan . Sebagian besar petani Indonesia – diluar pengusaha perkebunan dan agribisnis- masih memiliki ketergantungan bahwa pupuk adalah urea (urea minded) serta belum memiliki akses yang memadai terhadap penguasaan data dan informasi kesuburan lahan tempat pengusahaan pertaniannya.

Dengan latar belakang diatas, guna ikut memberi sumbangan pada pemecahan masalah defisit pupuk, sejak tahun 1990, sebenarnya telah berkembang pengusahaan pupuk yang berupaya memberikan pilihan dan mengurangi ketergantungan petani pada jenis urea saja. Industri skala kecil menengah (IKM) Pupuk mengembangkan inovasi dengan memproduksi pupuk majemuk – baik dengan teknik simple blending maupun teknologi yang lebih tinggi lagi berupa pentabletan, pupuk cair, urea tablet dan pupuk lainnya yang bersumberkan pada bahan utama jenis Urea, SP dan KCL. Sebagaimana diketahui, keunggulan utama pupuk produksi IKM - yang berbahan baku hara makro utama Urea, SP dan KCL ini adalah penggunaan pupuk derivatif dari bahan dasar pupuk tunggal diatas pada tanaman menjadi berkurang atau dosis menjadi jauh berkurang dibanding dengan penggunaan bahan dasarnya secara langsung. Teknik yang dikembangkan diantaranya didasarkan dari data dan penelitian adanya pemborosan pupuk bentuk tabur ( khususnya Urea prill) sampai 70 % - yang disebabkan sifat urea yang volatile ( cepat menguap), higroskopis, letak pupuk tidak terjamin disekitar perakaran pada model pemupukan ditabur serta biaya transportasi, handling yang mahal akibat jenis tabur yang kamba (bulky) serta biaya pencampuran di lapangan yang menyebabkan makin lebih mahalnya teknik pemupukan ditabur dibanding, misalnya, disajikan dalam bentuk tablet.
Hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan jumlah produksi, jangkauan distribusi dan perkembangan mutu dari industri pupuk IKM ini, khususnya yang tergabung dalam APPKMI, cukup mengesankan. Meningkatnya permintaan dan daya saing khususnya sejak diluncurkan deregulasi tataniaga pupuk 1998. Pada tahun 2004 saja terdapat 256 perusahaan produsen IKM Pupuk, tercatat pada Departemen Pertanian RI, dan mampu menghasilkan aneka jenis dan merk pupuk yang memberikan banyak pilihan kepada petani dan pengusaha agribisnis. Berbagai jenis pupuk, pestisida dan obatan pertanian, suplemen ( feed additive ) dan peralatan terkait pupuk dan pemupukan tersebut meliputi produk pupuk Urea Tablet, Pupuk Organik Cair, Pupuk Majemuk Lengkap Tablet (PMLT), Pupuk Organik, kompos, pupuk phosphate tunggal, Phosphate granular, mesin pentabletan, mesin pencampuran (mixer), mesin penghalusan ( crushing machine), bio reaktor (BRM) dan komposter pengolah sampah organik dan juga termasuk didalamnya pupuk alami Guano, pestisida hayati, bio fermentor atau aktivator dekomposisi sampah menjadi kompos dan silase pakan ternak. Anggota appkmi pada umumnya adalah perusahaan skala kecil menengah dengan tenaga kerja rata-rata dibawah 100 orang per perusahaan.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam kaitan perkembangan mutu pupuk IKM, melalui program bersama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI pada th 2003 terdapat 148 perusahaan pupuk IKM di Indonesia telah mengikuti program sertifikasi ldan sebagian besar diantaranya telah ulus mendapatkan sertifikat pengguna Tanda SNI ( khususnya bagi produk yang terkena SNI wajib- sebagaimana SK Menperindag No.140/MPP/Kep/3/2002, serta hampir semua anggota APPKMI kini telah memiliki ijin peredaran ( No Pendaftaran Pupuk dari Menteri Pertanian RI) - sebagaimana diatur SK Menteri Pertanian RI No. 09/Kpts/TP.260/1/2003. Kedua peraturan tersebut mengacu pada PP No 8 TH 2001 dan UU No 12 TH 1992 tentang Budidaya Tanaman.
Perbaikan mutu dan upaya promosi yang dilakukan oleh para IKM pupuk telah meningkatkan pula permintaan pasar – baik domestik maupun ekspor. Namun demikian, seiring dengan makin meningkatnya permintaan pasar dan kemudian adanya regulasi dan subsidi pemerintah terhadap urea sejak tahun 2002 kini dirasakan muncul masalah dengan penyediaan bahan baku. Keterbatasan BUMN dalam industri penyedia pupuk Urea - sebagai salah satu bahan baku penting bagi industri IKM – yang diutamakan bagi pemenuhan permintaan kepada petani pangan ( padi) telah menurunkan kapasitas dan daya saing industri IKM pupuk. Regulasi pemerintah dalam bentuk pengaturan harga subsidi kepada Urea dan NPK serta tataniaga dalam bentuk rayonisasi urea dan pupuk bersubsidi mengakibatkan menurunnya daya saing IKM Pupuk di pasaran. Karena persaingan harga di pasar dengan pupuk harga subsidi namun, dilain pihak, IKM Pupuk membeli bahan baku Urea dengan harga industri.

Dalam kaitan permasalahan keterbatasan bahan baku maupun masalah lainnya seperti upaya pemenuhan standar mutu, pemenuhan legalitas pupuk, upaya memberi dukungan pada pelestarian alam melalui peningkatan produksi pupuk kompos dan organik serta masalah peningkatan kapasitas industri IKM pada umumnya diharapkan mendapat porsi perhatian pada Musda kali ini disamping tujuan Musda diantaranya menyelenggarakan kesepakatan-kesepakatan organisatoris serta pemilihan Ketua dan jajaran Pengurus APPKMI periode 2005- 2010. Dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia ( APPKMI) Propinsi Jawa Barat periode tahun 2000 s/d 2005, sesuai Anggaran Dasar pada Bab 6 pasal 19 dan 20 dimana akan dilakukan Musyawarah Daerah yang dilakukan oleh pengurus serta anggota APPKMI Propinsi Jawa Barat serta perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, DKI dan Banten dalam menentukan kepengurusan baru melalui cara-cara yang demokratis.

Hadirin yang saya hormati,
Selama kepengurusan 2000- 2005 tentu banyak sekali kelemahan dan belum mampunya organisasi memenuhi harapan para anggota dan stakeholder lainnya. Berbagai keterbatasan tersebut diantaranya karena pengurus belum mendapat dukungan Sekretariat permanen akibat masalah keterbatasan dana dan sarana serta iuran keanggotaan. Namun demikian, beberapa kegiatan yang perlu dicatat dan ikut memberi upaya peningkatan kemampuan anggota menemukan peluang bisnis dan meningkatkan mutu, diantaranya :

TAHUN 2001

· Melakukan Sosialisasi keberadaan lembaga Asosiasi paska pembentukan, baik kepada lembaga pemerintahan maupun instansi lain yang berkaitan dengan bidang pertanian.
· Pembuatan Buku Profile Lembaga Asosiasi
· Rapat Pleno Penentuan Persyaratan Anggota
· Pendidikan dan pelatihan anggota
· Pembuatan website APPKMI Jawa Barat di alamat http://www.indonetwork.co.id/appkmi
TAHUN 2002
· Menyelenggarakan Sosialisasi Tentang Kepmentan RI tentang Tatacara Pendaftaran Pupuk Organik di Gedung Dinas Pertanian Jawa Barat
· Menyelenggarakkan “Agro Sight” Pameran Bibit dan Pupuk Jawa Barat di Lapangan Gasibu Bandung.
· Penyelenggara Seminar Nasional “ Pemupukan Pada Tanaman Perkebunan” di Hotel Homann Bandung- Kerjasama Dengan DitJen Perkebunan Departemen Pertanian RI
· Partisipasi Aktif Pada Seminar Pupuk dan Bahan Pupuk di Hotel Horison Bandung- Ditjen Bina Sarana Departemen Pertanian RI
· Lokakarya Pemasaran Pupuk IKM di Cipayung Kerjasama Deperindag RI
· Partisipasi Aktif Dalam Pameran Produk IKM Jawa Barat di Gasibu Bandung
TAHUN 2003
· Pembentukan Tim Penilai serta Tim Pemutus pada penerbitan SBU PBJ-IP APPKMI yang dilaksanakan bergabung pada BSAAP Jawa Barat dengan Surat mandat nomor : 05/SM-APPKMI/III/2003 tanggal 27,
· Kegiatan Pelatihan SNI kerjasama antara APPKMI Jawa Barat denga Dirjen Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 2003 bertempat di Rudian Hotel Jl. Siliwangi (Kongsi) Cisarua – Bogor.
TAHUN 2004
· Diskusi antara Konsultan Kompos Bank Dunia (Mr. Elisio) dengan ini APPKMI yang dilaksanakan pada hari Jumat 9 April 2004, tempat Graha Kadin Kota Bandung LT. 2 Jl. Talaga Bodas 31 Bandung
· Sosialisasi Program Subsidi Kompos Bank Dunia
· Pembahasan Rencana Kepmentan RI Tentang Tatacara Pendaftaran Pupuk Organik di Hotel Grand Bandung
· Sosialisasi dan Program Lingkungan Berupa Penanaman Pohon Kerjasama Kantor Kementrian KLH RI
· Perluasan Informasi dan Dialog Interaktif Tentang Pupuk Kompos Pada TVRI serta Media Masa
· Pembahasan Perluasan Peluang Pemasaran Pupuk IKM kerjasama Deperindag RI di Jogjakarta
· Kerjasama Pengawasan dan Uji Mutu Pupuk dengan Laboratorium Terakreditasi Jawa Barat
· Partisipasi Pada Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Badan Usaha Pupuk Pada BPSP KADIN JAWA BARAT

TAHUN 2005
· Sosialisasi Ketentuan SNI Wajib dan Nomor Pendaftaran Merek pada Pengguanaan Pupuk Padat sesuai dengan peraturan pemerintah khususnya di lingkungan Jawa Barat.
· Pendirian Gerakan Darurat Penanganan Sampah Kota ( GDPSK) bersama Asosiasi Konsultan (ASKKINDO), Asosiasi UPPKS (AKU), Forum RW, HKTI dan LSM Lingkungan.
· Presentasi Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah dan Stakeholder Kota Bandung di Grand Aquila Hotel Bandung
· Pengkajian Industri Pupuk Terpadu di dalam Acara Buka Puasa Bersama
· Dialog Interaktif tentang “Kelangkaan Pupuk” di TVRI Bandung
· Partisipasi Aktif Pada Pembahasan Standar Mutu SNI Pupuk
· Penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi Tatacara Pembuatan Kompos Berbahan Sampah Kota di Ciwastra- MargaCinta
· Pertemuan Konsolidasi Perusahaan Kompos di Hotel Grand Aquila Bandung
· Pembahasan Awal Rencana Pameran Pupuk di Vietnam Bersama Departemen KUKM RI di Clark Quay- Singapore

TAHUN 2006
· Sosialisasi Pengolahan Sampah Kota Pada Forum dan Organisasi Kemasyarakatan Bandung
· Pembahasan Standar Mutu Kompos dan Pupuk Organik dalam Rangka Penerbitan Kepmentan Tatacara Pendafataran Pupuk Organik Departemen Pertanian RI di Jakarta
· Sosialisasi dan Advokasi Legalitas Pupuk dan Penggunaan Pupuk Kepada Gubernur dan Dinas, Balai dan Lembaga Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se Jawa Barat,
· Partisipasi Aktif Pada Lokakarya Pupuk, INDEF, Jakarta
· Pengorganisasian Pengawasan Berkala SNI Kepada Pemegangh Sertifikat Pengguna Tanda SNI
· Pelaksanaan MUSYAWARAH KE 2 APPKMI Jawa Bagian Barat

Demikian sambutan ini saya sampaikan dan diiringi harapan Musda ke 2 APPKMI Jawa Bagian Barat mampu mewujudkan peningkatan peran anggota APPKMI dalam ikut memberi sumbangan pada pemecahan masalah pertanian dan pelestarian alam di wilayah Jawa Bagian Barat ( Banten, DKI dan Jawa Barat) khususnya maupun nasional pada umumnya, amiiin.

Wassalamualaikum wr wb

Bandung, 23 Maret 2006

ASOSIASI PRODUSEN PUPUK KECIL MENENGAH INDONESIA
BPD JAWA BARAT Periode 2000- 2005

Sonson Garsoni,

Musyawarah ASKINDO Perkuat Peranan Konsultan Non Konstruksi

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Mon, 27 Feb 2006 04:22:00 +0000

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Perubahan lingkungan strategis dan krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia telah memberikan pelajaran berharga, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan top-down dengan sistem sentralistis, tidak berhasil di bidang sosial maupun politik. Implementasi pendekatan dan sitem pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada dimobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif dan tidak inovatif.

Disisi lain meningkatnya kesadaran internasional terhadap masalah-masalah seperti HAM, kepedulian terhadap lingkungan (environment friendly), dan perburuhan atau adanya kecenderungan tuntutan akan standar dan kualitas internasional termasuk sanitary dan phytosanitary yang meliputi keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan berpengaruh pada produk Indonesia, dan menyebabkan tingkat persaingan global semakin ketat.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu mencermati dan mensikapi persaingan global tersebut secara cepat dan tepat melalui peningkatan daya saing nasional, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal, dalam rangka menghadapi AFTA, APEC dan WTO. Selayaknya pula Pemerintah melakukan repositioning terhadap kebijakan berdasarkan perkembangan paradigma-paradigma baru.

Dalam mendukung pemerintah mencapai hal tersebut,maka posisi, peran dan kontribusi para konsultan pembangunan yang tergabung dalam usaha jasa konsultasi menjadi penting. Sebagai kelompok usaha profesional, para konsultan pembangunan dapat menggali dinamika yang ada di masyarakat dengan segala kearifan budaya lokalnya serta berbagai teknologi dan industri yang tersedia diharapkan dapat dihimpun untuk menggerakan perekonomian bangsa, bersiap menghadapi ketatnya persaingan dunia.

Dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Asosiasi Konsultan Non Kontruksi (ASKINDO) Propinsi Jawa Barat periode tahun 2000 s/d 2005, akan dilakukan Musyawarah Daerah ( MUSDA) - yang akan dihadiri dan diikuti oleh pengurus serta anggota ASKINDO Propinsi Jawa Barat, perwakilan daerah Kabupaten/ Kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, serta perwakilan dari Propinsi lain yang telah menjajagi pendirian ASKINDO lainnya. Sebagaimana diketahui, saat ini ASKINDO adalah Asosiasi dari lebih 100 perusahaan atau lembaga konsultan non konstruksi di Jawa Barat. Tergabung kedalam Asosiasi ini perusahaan yang bergerak dalam layanan konsultansi Agribisnis, Pemasaran, Telematika, Pendidikan maupun Pertambangan dan Perindustrian.

Melalui forum Musda ASKINDO Propinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan strategi untuk memperjelas posisi, peran dan kontribusi perusahaan konsultan, khususnya konsultan non konstruksi, dalam menunjang pembangunan di berbagai sektor.

B. DASAR/LANDASAN

1. UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melakukan pendataan/regristasi anggota ASKINDO yang masih eksis sebagai perusahaan konsultaan nonkontruksi di Jawa Barat

2. Melakukan pemilihan kembali pengurus ASKINDO sesuai amanah AD/ART ASKINDO.
3. Sebagai wadah pemersatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan non kontruksi khususnya di Jawa Barat
4. Sebagai wadah komunikasi, informasi dan koordinasi bagi para anggota.
5. Mendapatkan draft program rencana kerja pengurus baru ASKINDO Jawa Barat untuk periode 2006 - 2010

III. MANFAAT

1. Memperluas dan mempercepat jaringan komunikasi/bisnis antara anggota maupun dengan pemerintah serta pelaku usaha terkait.
2. perluasan networking bagi anggota
3. sebagai ajang pembinaan dan perluasan wawasan bagi seluruh peserta MUSDA ASKKINDO Jawa Barat

IV. SASARAN

Sasaran atau output dari penyelenggaraan MUSDA ASKKINDO Jawa Barat adalah adanya laporan pertanggung jawaban kepengurusan ASKKINDO masa bakti 2000-2005 serta terpilihnya kepengurusan baru ASKKINDO Jawa Barat masa bakti tahun 2006-2010 serta adanya kebijakan umum dan rencana kerja kepengurusan baru.

V. TEMA
“Memperkuat Posisi, Peran, dan Kontribusi ASKINDO Dalam Perencanaan Pembangunan”.

VI. WAKTU dan TEMPAT KEGIATAN

Hari : Kamis, 20 April 2006
Jam : 08.00 – selesai
Tempat : Gedung Graha Kadin Kota Bandung
Jl. Talaga Bodas No. 31 Bandung

VII. PESERTA

1) Peserta Biasa, yaitu seluruh anggota Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia (ASKINDO) Jawa Barat yang terdiri dari Perusahaan Konsultan Non Konstruksi, LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian pada Lingkup Pertanian, Telematika, Pendidikan, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup dan sejenisnya;
2) Peserta dari Unsur Penasehat
3) Peserta Peninjau atau Undangan, terdiri dari :
· Gubernur Jawa Barat
· Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor Pemda Provinsi Jawa Barat
· Ketua Kadin Jawa Barat
· Perwakilan Konsultan Non Konstruksi Propinsi Riau, Lampung, Banten, DKI, Kaltim
· Ketua Kadin Kota/Kabupaten se Jawa Barat
· Pengurus AKINDO Kabupaten/Kota se Jawa Barat
· Ketua Asosiasi/Himpunan terkait
· Perbankan
· Dunia Usaha Terkait

VIII, PENUTUP

Demikian proposal ini disebarluaskan guna menjadi perhatian para pihak yang terkait dengan pengembangan peran perusahaan, profesional dan lembaga di lingkup Non Konstruksi.

Mencari Perlindungan Usaha Mikro Lewat Mukerda AKU

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Sun, 26 Feb 2006 15:04:00 +0000

Selama 2 (dua) hari mulai tanggal 19-21 Desember 2005- perwakilan dan utusan BPC AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS ) dari berbagai Kota/kabupaten se Jawa Barat berkumpul di Lembang Bandung untuk bermusyawarah kerja (MUKERDA). Mukerda ini ditujukan guna membahas berbagai masalah aktual diantaranya soal klasik kesulitan modal usaha mikro dan kecil. Dengan naiknya BBM tak ayal usaha mikro juga dihadapkan pada pedang bermata dua - yang menikam usaha. Disatu pihak naiknya baiaya-biaya bahan baku, pengadaan dan transportasi serta upah, dan sebaliknya pula, daya beli konsumen menurun yang dengan sendirinya menurunkan daya jual dan penjualan.

Pilihan kiat usaha menjadi sulit manakala harus menaikan harga, kami- selaku usaha mikro yang banyak dan menjalankan usaha monopolis- bukanlah 'price maker' yang bisa naikan harga dan mendikte konsumen untuk tetap membeli beli. ...............emangnya BUMN ? yang mengelola sumberdaya nasional bagi kepentingan rakyat banyak yang bisa naikan harga dengan tetap konsumen tidak akan berpaling ?? Usaha mikro dan kecil- berbeda dengan BUMN yang bermain di wilayah kebutuhan masyarakat yang vital dan "monopolis", usaha kecil dan mikro umumnya bermain di wilayah " entry barier business" yang rendah. Tanpa perlindungan pemerintah, hampir semua orang (termasuk konglomerat) bisa memasuki dan mengusahakan produk usaha mikro kapan saja diniatkan. Jadi, nampaknya usaha mikro dalam menghadapi perkembangan bisnis kedepan harus berstrategi juga.

Kekuatan usaha mikro adalah fleksibilitas dan inovasinya tersebut. Maka, strateginya adalah selalu pertahankanlah usaha dan produk yang unik berbasis bahan baku lokal agar tidak "direbut" usaha besar dan konglomerat..................Tapi apa benar bisa begitu ya ??? Buktinya tiwul, saos tomat, bumbu desa dan kampung, bumbu nasi goreng dan aneka masakan kampung telah juga beredar di pasaran sampai kampung dan nyata itu dibuat oleh usaha besar??? Jadi........................usaha mikro harus usaha apa....dong ??????? (**)

Visi Dan Misi APPKMI Mendukung Pertanian Indonesia

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Tue, 21 Feb 2006 19:08:00 +0000

Pendirian APPKMI diantaranya didukung oleh kesadaran bersama para produsen bila mengingat potensi Indonesia - yang dikenal sebagai penghasil terbesar bahan baku pupuk Urea ( gas alam ) didunia namun demikian, dilain pihak, kekurangan sumber mineral lain ( seperti phospor (P2O5), kalium (K2O), magnesium (Mg), dan mikro esensial lain ) yang dibutuhkan tanaman. Keadaan tersebut diatas, disertai kebijakan pembangunan pertanian dalam beberapa dekade terakhir, telah mendorong keadaan para petani dan bahkan banyak pengusaha perkebunan hanya mengenal pupuk selalu identik dengan Urea ( Nitrogen 46 %). Lebih jauh lagi, bahkan, banyak petani fanatik kepada merk urea produksi pabrik BUMN tertentu saja. Keadaan ini disadari, salah satunya, akibat penyuluhan dimasa lalu kental dengan promosi produk Urea dan bukan mendidik petani mengenal kelengkapan unsur hara NPK, MgSCa+ Mikro sebagaimana dibutuhan tanaman.

Keadaan sebagaimana diuraikan diatas tentu merugikan pembangunan pertanian Indonesia, jika mengingat kebutuhan tanaman untuk mencapai tingkat produksi dan mutu sangat ditentukan oleh kelengkapan unsur hara pupuk. Atas kesadaran demikian, tahun 2000 lalu, dan secara serentak di beberapa Provinsi lainnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jogjakarta dan Sulawesi Selatan - para pimpinan perusahaan pupuk kecil menengah Indonesia mendeklarasikan berdirinya asosiasi APPKMI termasuk di Jawa Barat. Jawa Barat sebagai propinsi dengan banyak keahlian pertanian, tempat berdirinya sejumlah lembaga penelitian pertanian dan teknologi serta Universitas yang meliputi IPB, ITB dan UNPAD merupakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya teknologi pertanian -termasuk teknologi pemupukan. Beberapa industri pupuk anggota appkmi kini telah melakukan ekspor, melakukan adopsi standar manajemen mutu SNI, meluaskan skala pabrik dan melakukan riset terapan bagi perkembangan teknologi pemupukan guna ikut menjawab masalah kelangkaan pupuk, masalah rendahnya tingkat mutu hasil pertanian, tingginya impor unsur pupuk non nitrogen dan mungkin berkurangnya supplai pupuk Urea Indonesia akibat masalah bahan baku gas maupun rendahnya kemampuan investasi baru maupun perluasan kapasitas sejumlah pabrik pupuk besar.

Perusahaan pupuk kecil menengah Indonesia meyakini bahwa, penerapan pemupukan spesifik lokasi - sebagaimana menjadi konsep nasional sejak dekade lalu guna meningkatkan efisiensi pupuk, hanya bisa dilaksanakan oleh pengembangan industri pupuk yang mampu fleksibel melayani tingkat kebutuhan petani dan pertanian kita. Dan itu hanya bisa efisien jika dilakukan oleh perusahaan skala kecil dan menengah yang mampu memberika layanan “taylor made” dalam industri yang berorientasi pada kebutuhan konsumen yang unik di setiap lokasi dan daerah. Konsep industri pupuk " Taylor Made " - yang kini dikembangkan appkmi, diharapkan memberi konstribusi bagi pencapaian cita-cita bersama ikut meningkatnya kesejahteraan petani Indonesia( ***).

Musyawarah Daerah APPKMI Jawa Bagian Barat

noreply@blogger.com (Sonson Garsoni) — Tue, 21 Feb 2006 10:25:00 +0000

A. DASAR PEMIKIRAN

Gubernur Jawa Barat, tanggal 9 September 2005 telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, dimana salah satu dasar pertimbangannya adalah kondisi lingkungan Jabar telah menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, karena proses pemulihan alami tidak dapat lagi mengimbangi tekanan perkembangan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pertimbangan lainnya adalah sebagai salah satu upaya mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari dari lahan kritis. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan dan pemulihannya dengan suatu tekad yang bulat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kawasan lindung seluas 45% dari luas seluruh wilayah Jabar, agar dapat menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan. Adapun luas lahan kritis di Jabar saat ini sudah mencapai 580.397 hektare, yang meliputi 151.689 hektare di dalam kawasan hutan dan 428.708 hektare di luar kawasan hutan. Dari jumlah lahan kritis tersebut, luas lahan kritis hutan konservasi mencapai 21.333 ha, hutan lindung 34.401 ha, hutan produksi 95.955 ha, lahan perkebunan 26.180 ha, dan lahan milik masyarakat 402.528 ha.

Program rehabilitasi lahan dan kehutanan, tingkat keberhasilannya akan tinggi apabila ditunjang oleh pemupukan yang baik. Namun persoalan klasik mengenai kelangkaan serta terjadinya lonjakan harga pupuk setiap kali musim tanam seringkali terjadi. Padahal produksi pupuk buatan industri kecil dan menengah buatan dari para anggota APPKMI yang meliputi Pupuk Organik, Majemuk,NPK, Kompos, Pupuk Tunggal dapat menjadi pelengkap dari produk pupuk buatan industri besar. Bagi industri besar, hal ini tentunya tidak pula menjadi ancaman, karena sebagian produsen pupuk anggota APPKMI masih tetap menggunakan pupuk hasil industri besar sebagai bahan dasar.

Dalam rangka partisipasi pengusaha pupuk dalam pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan, telah dilakukan upaya untuk mempererat serta mempersatukan visi dan misinya dalam wadah Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Propinsi Jawa Barat yang menghimpun para pengusaha yang bergerak bidang pupuk baik sebagai produsen maupun formulator, yang telah berdiri sejak tahun 2000, dan kepengurusannya berakhir tahun 2005.

Dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Propinsi Jawa Barat periode tahun 2000 s/d 2005, akan dilakukan Musyawarah Daerah yang dilakukan oleh pengurus serta anggota APPKMI Propinsi Jawa Barat serta perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, dalam menentukan kepengurusan baru, sehingga tercapainya asas demokrasi. Melalui forum Musda APPKMI Propinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan solusi penanganan keberadaan bahan baku pembuatan pupuk yang semangkin langka, sekaligus dapat dilihat sejauhmana peran industri kecil dan menengah pupuk dapat turut berpartisipasi pada program rehabilitasi lahan dan kehutanan di Jawa Barat.

Bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, sesuai ketentuan pasal 33 UUD ’45, UU No.1 tahun 1987 dan UU No. 22 tahun 1999, maka pemerintahpun berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja terutama pengusaha yang bergerak di bidang pupuk.

B. DASAR/LANDASAN

1. UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 43 Huruf e
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah khususnya Pasal 14 Ayat 2 Huruf e
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

MAKSUD dan TUJUAN
1. Melakukan pendataan/regristasi anggota APPKMI yang masih eksis sebagai pengusaha pupuk di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
2. Melakukan pemilihan kembali pengurus APPKMI Propinsi Jawa Barat sesuai amanah AD/ART APPKMI.
3. Sebagai wadah pemersatu pengusaha yang bergerak di bidang pupuk khususnya Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
4. Sebagai wadah komunikasi, informasi dan koordinasi pengusaha pupuk, dalam upaya pembinaan serta pengembangan produsen/pengusaha pupuk di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
5. Mendapatkan draft program rencana kerja pengurus baru APPKMI Wilayah Jawa bagian barat untuk periode 2006 - 2010

MANFAAT
1. Memperluas dan mempercepat jaringan komunikasi/bisnis antara anggota maupun dengan pemerintah serta pelaku usaha terkait.
2. perluasan networking bagi anggota di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
3. sebagai ajang pembinaan dan perluasan wawasan bagi seluruh peserta MUSDA APPKMI wilayah Jawa bagian barat

SASARAN
Sasaran atau output dari penyelenggaraan MUSDA APPKMI Jawa bagian barat adalah adanya laporan pertanggung jawaban kepengurusan APPKMI masa bakti 2000-2005 serta terpilihnya kepengurusan baru APPKMI Jawa Barat masa bakti tahun 2005-2010 serta adanya kebijakan umum dan rencana kerja kepengurusan baru.

TEMA
“Partisipasi Industri Pupuk Dalam Upaya Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan di Jawa Barat”

WAKTU dan TEMPAT KEGIATAN
Hari : Kamis 23 Maret 2006
Jam : 08.00 – selesai
Tempat : Gedung Graha Kadin Kota Bandung
Jl. Talaga Bodas No. 31 Bandung
PESERTA
1. Peserta Penuh, yaitu seluruh anggota Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia (APPKMI) Jawa bagian barat (DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat).
2. Peserta dari Unsur Penasehat
3. Peserta Peninjau atau Undangan, terdirir dari :
· Gubernur Jawa Barat
· Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor Pemda Provinsi Jawa Barat
· Ketua Kadin Jawa Barat
· Ketua Kadin Kota/Kabupaten se Jawa Barat
· Ketua Asosiasi/Himpunan (terkait usaha pupuk)
· Pupuk Kalimantan Timur
· Pupuk Kujang
· Perbankan
· Dunia Usaha Terkait
· DPP APPKMI